BPS Minta Tambah Anggaran Rp 1,65 T, Salah Satunya Biayai Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Usulan ini diajukan karena pagu anggaran tahun 2026 yang diterima BPS saat ini sebesar Rp 6,85 triliun belum mencukupi untuk mendanai seluruh kegiatan statistik penting, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pagu indikatif 2026 yang diterima BPS sebelumnya hanya Rp 3,69 triliun.

“Kemudian kami mengusulkan tambahan anggaran pasca pagu indikatif sebesar Rp 4,91 triliun karena anggaran Rp 3,69 triliun ini hanya cukup untuk pembayaran gaji dan operasional dasar minimum yang diperlukan BPS seluruh Indonesia, sehingga belum bisa mendanai program-program kegiatan statistik yang harus kami laksanakan,” ujar Amalia saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8).

Amalia mengaku bersyukur karena sebagian besar dari usulan tambahan anggaran yang diajukan BPS mendapat persetujuan pemerintah. Dari tambahan yang diminta sebesar Rp 4,91 triliun, pemerintah akhirnya menyetujui Rp 3,15 triliun. Dengan penambahan itu, total pagu anggaran BPS untuk tahun 2026 meningkat menjadi Rp 6,85 triliun.

Dengan jumlah tersebut, BPS membagi alokasi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3,71 triliun dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 3,13 triliun.

Namun, Amalia menekankan anggaran itu belum bisa menutupi semua kebutuhan. “Bapak dan Ibu masih ada kegiatan-kegiatan statistik yang belum bisa kami penuhi anggarannya karena memang usulan tambahan kami sebenarnya adalah Rp 4,9 triliun,” katanya.

Beberapa kegiatan strategis yang belum terbiayai penuh antara lain, sebagian komponen Sensus Ekonomi 2026, survei perdagangan barang domestik, survei statistik e-commerce, survei konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi (SITASI), serta survei pola barang distribusi.

Total ada 10 kegiatan prioritas yang terancam tidak berjalan optimal tanpa tambahan dana. Maka dari itu, Amalia mengusulkan meminta tambahan anggaran kembali untuk memenuhi kegiatan tersebut kepada Komisi X DPR. BPS juga secara resmi bersurat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 6 Agustus 2025 mengenai usulan tambahan anggaran Rp 1,65 triliun.

Tambahan dana ini akan melengkapi kebutuhan BPS dan total anggaran menjadi Rp 8,5 triliun pada 2026.

“Dengan demikian Bapak dan Ibu kami sangat berharap dukungan supaya kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik penting dan strategis, terutama dalam rangka mendukung pembangunan tahun 2026 dan juga memastikan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik tidak ada kekurangan satu apa pun,” imbuh Amalia.

Rincian Anggaran Lengkap:

Pagu awal renja BPS 2026: Rp 12,13 triliun.

Pagu indikatif 2026: Rp 3,69 triliun (turun 69,6 persen dari usulan awal).

Usulan tambahan pasca pagu indikatif: Rp 4,91 triliun.