BP Tapera Sebut Wacana Insentif Rusun Bisa Tekan Backlog Perumahan

Seorang sekuriti berkomunikasi dengan radio panggilnya di salah satu tower rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/7/2023). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) mendukung adanya wacana pemberian insentif untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) dan apartemen di perkotaan. Keberadaan insentif ini awalnya dilontarkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Terkait wacana tersebut, Komisioner BP Tapera mendukung hal tersebut karena menurut Heru angka backlog di sektor perumahan memang berada di perkotaan.

“Tentu mendukung wacana ini, karena 9,9 juta angka backlog kepemilikan rumah itu 78 persen ada di perkotaan,” kata Heru kepada kumparan, Selasa (10/6).

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, angka backlog tercatat ada di angka 9,9 juta berdasarkan kepemilikan. Sementara berdasarkan kelayakan huni, angka backlog dari Susenas 2023 ada di angka 26,9 juta.

Dengan besaran angka backlog sektor perumahan yang didominasi oleh kawasan perkotaan, Heru menyebut masih ada beberapa tantangan untuk itu. Salah satu yang terbesar adalah ketersediaan lahan. Maka dari itu, keberadaan hunian vertikal disebut tepat.

“Tantangan utama untuk perkotaan utamanya kota-kota besar adalah masalah ketersediaan lahan, maka hunian vertikal yang terintegrasi dengan moda transportasi publik merupakan salah satu solusi,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap memang diperlukan restorasi lahan perkotaan untuk menata kembali kawasan perkotaan.

Menurutnya, kondisi di perkotaan berbeda dengan kondisi di pedesaan yang secara umum masih memiliki banyak lahan luas. Karena itu, menurutnya, insentif untuk lahan rumah di desa juga tidak diperlukan.

Berbeda dengan di kota, dengan adanya dorongan untuk membangun rumah vertikal, keberadaan insentif untuk hunian vertikal juga sedang didorong untuk ada.

“Tapi di kota pemerintah harus mendorong insentif bagi perumahan vertikal untuk menyelamatkan tata ruang, harga tanah, dan keindahan kota sekaligus,” kata Fahri.