Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Tahun Depan, Ini Tujuannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan masyarakat yang hendak membeli Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) harus sudah terdaftar melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Kebijakan tersebut direncanakan bakal berlaku pada tahun 2026.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan hal itu tidak lain agar subsidi yang diberikan oleh negara melalui LPG bisa disalurkan secara tepat sasaran.

"Yang jelas semakin kesini kan subsidi (LPG 3 kg) harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan caranya dengan (masyarakat beli LPG 3 kg terdaftar) KTP," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Sejatinya implementasi pembelian LPG 3 kg dengan data KTP masyarakat sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2024 lalu.

"Setau saya, tapi mungkin lebih, lebih ini lah, lebih tight. Misalnya saya pake KTP, terus beli (LPG 3 kg) sehari sekali kan, ya pakai KTP juga. Tapi kan lebih, lebih ini lah, lebih diperketat," tambahnya.

Lebih lanjut, pembelian LPG 3 kg melalui sub pangkalan resmi masih akan berlaku pada tahun 2026 mendatang.

Dengan begitu, sembari pihaknya mempersiapkan data masyarakat yang berhak untuk membeli LPG 3 kg hingga akhir tahun ini, nantinya pada tahun 2026 masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg sudah harus terdaftar dalam data tersebut. "Ya terus, (tahun 2025) kerjasama sama BPS," tandasnya.

Di kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, bahwa pihaknya sedang menyiapkan aturan mengenai pembelian LPG 3 kg atau LPG subsidi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP.

Jika aturan itu sudah terbit, kemungkinan skema pembelian LPG 3 Kg dengan NIK KTP bisa berlaku pada tahun depan. "Tahun depan, iya," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Pada dasarnya, pembelian LPG 3 Kg dengan NIK KTP untuk memastikan penyaluran subsidi itu menjadi tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Gas melon ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam Desil 1 sampai 4 yakni kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.

"Jadi jangan pakai LPG 3 kilogram lah, desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah," kata Bahlil.

Namun terkait teknisnya ia mengatakan saat ini masih dibahas oleh Kementerian ESDM dan stakeholder terkait. Bahlil juga mengatakan kebijakan itu tengah diatur melalui data tunggal yang telah terintegrasi.

"Nanti kita kontrol dari kuotanya dan nanti datanya data tunggal dari BPS," kata Bahlil.

Sebelumnya ada wacana perubahan penyaluran subsidi energi LPG 3 kilogram menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun rencana itu batal dilakukan.

Sementara pada akhir 2024 lalu, PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP), pada seluruh pangkalan LPG 3 kg. Hingga akhir November 2024, tercatat sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terdaftar di sistem MAP.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Harga Terbaru LPG di Agen & Pangkalan, Berlaku April 2025