Bantuan Beras Prabowo 20 Kg Dibagikan Akhir Juni, Siapa Saja yang Dapat?

Presiden RI Prabowo Subianto berpidato saat Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II dan Pelepasan Ekspor Jagung di Bangkeyang, Kalimantan Barat, Kamis (6/5/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo mengucurkan insentif pada bulan Juni dan Juli yang salah satunya adalah bantuan beras. Nantinya, bantuan tersebut akan diterima oleh 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap akan menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima.

Ia menjelaskan lewat data tersebut bantuan beras akan menyasar ke kelompok desil 1 sampai 7.

“Sehingga memang masyarakat yang paling perlu dibantu. Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan," kata Arief dalam keterangan tertulis dikutip Senin (9/6).

Bantuan beras tersebut berjumlah 20 kg untuk Juni dan Juli 2025 yang akan diberikan sekaligus. Sampai pertengahan Juli, Arief menarget penyaluran dapat mencapai 95 persen, hal ini karena terdapat beberapa daerah seperti Puncak Jaya Papua dan daerah perbatasan yang sulit dijangkau.

Untuk saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran bersama Kementerian Keuangan. Selain itu, secara pararel Bulog juga sudah diminta untuk mempersiapkan beras kemasan 10 kg agar penyaluran bisa lebih cepat.

"Data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Ini penting karena pesan Bapak Presiden harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target," ujarnya.

Terkait anggaran yang digelontorkan untuk bantuan beras, Arief mengungkap pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 4,9 triliun untuk bantuan beras selama dua bulan itu. Bapanas juga akan melakukan pengawasan program tersebut.

"Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp 4,9 triliun. Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi," kata Arief.