Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menuturkan penonaktifan Adies Kadir dari jabatannya di DPR. Menurutnya, secara otomatis Adies tidak akan menerima gaji dari DPR.
"[Pemberhentian gaji dari DPR] Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Adies dinonaktifkan diduga terkait ucapannya soal tunjangan rumah DPR Rp 52 juta, dan tunjangan bensin Rp 7 juta. Adies sudah meralat pernyataannya, dan menyebut tidak ada tunjangan sebesar itu.
Namun ucapan ini kadung menjadi salah satu pemicu demo dan kericuhan yang terjadi di mana-mana beberapa hari terakhir.
Terkait gaji anggota nonaktif, sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPR RI juga melakukan langkah serupa.
NasDem menyurati Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memastikan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, tidak menerima seluruh hak gaji serta tunjangannya meski masih berstatus anggota dewan nonaktif.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustopa.
“DPP sudah kirim ke fraksi dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian terkait dengan hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9).
“NasDem dengan menonaktifkan sekaligus menghentikan semua hak yang diberikan negara,” ujarnya.