Bahlil Bantah Semua Sumur Rakyat Dilegalkan, Hanya yang Aktif

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di acara perayaan ulang tahun ke-47 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memberikan izin bagi seluruh sumur minyak rakyat untuk beroperasi secara bebas.

Penegasan ini disampaikan Bahlil menanggapi berbagai pemberitaan yang dinilainya keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini hanya memfasilitasi legalisasi sumur-sumur rakyat yang sudah telanjur beroperasi. Langkah ini diambil demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kegiatan pengeboran minyak tradisional.

“Agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya. Tetapi yang sudah telanjur, bukan semuanya ya,” kata Bahlil kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Sabtu (28/6).

Bahlil menekankan, pemerintah tidak ingin seluruh masyarakat bebas membuka sumur baru tanpa regulasi. Sebaliknya, kebijakan ini menyasar sumur-sumur yang sudah aktif agar pengelolaannya lebih tertata.

Ia juga meminta publik memahami secara utuh kebijakan ini agar tidak muncul kesalahpahaman.

“Mohon tolong sampaikan baik-baik bahwa yang akan dilegalkan itu adalah sumur-sumur rakyat yang selama ini sudah diproduksi, karena selama ini itu jumlahnya kurang lebih sekitar 15 ribu sampai 20 ribu barel per hari. Kalau tidak dikelola dengan baik, lingkungan, kasihan mereka juga dikejar-kejar oleh persoalan hukum, mereka kan saudara-saudara kita,” jelas Bahlil.

Selain memberikan kepastian hukum, legalisasi ini diharapkan bisa mendukung target peningkatan produksi minyak nasional atau lifting yang selama ini stagnan.

Pemerintah juga melihat peluang untuk membantu para penambang rakyat bekerja dengan lebih aman dan sesuai standar lingkungan.

“Itu sebenarnya tujuannya,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut pengumuman resmi terkait kebijakan ini akan disampaikan pada 2 Juli 2025. Ia berharap masyarakat dan media massa tidak lagi menyebarkan informasi yang tidak sesuai, serta menunggu kejelasan resmi dari pemerintah.