WAKIL Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Dave Laksono mempersingkat jalannya rapat dengar pendapat umum ihwal pembahasan Rancangan Undang-undang Penyiaran pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat digelar bertepatan dengan aksi demonstrasi oleh elemen masyarakat di depang gedung Parlemen.
Mulanya Dave yang bertindak sebagai pimpinan rapat mempersilakan para narasumber untuk menyampaikan paparannya. Adapun Komisi I DPR mengundang MUI, KWI, dan Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam rapat tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Setelah seluruh narasumber memaparkan pandangannya terkait materi subtansi, Dave menyarankan agar rapat segera diakhiri. "Mengingat situasi terus bergulir di luar, kami khawatirkan kalau terlalu lama nanti akhirnya sulit keluar dari kompleks Parlemen," ujar Dave di ruang Komisi I DPR, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025.
Dia mengatakan pendalaman dan pertanyaan para anggota komisi bisa disampaikan secara tertulis ke narasumber. Padahal dalam rapat-rapat biasanya, pendalaman dan pertanyaan disampaikan setelah para narasumber memaparkan materinya.
Rapat Komisi I DPR ini terpantau hanya berlangsung selama 30 menit. Para anggota DPR kemudian terlihat meninggalkan ruangan untuk segera pulang atau pergi ke tempat lain.
Aksi demonstrasi di depang gedung DPR bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" mulai ricuh. Kericuhan sempat timbul setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang merangsek maju ke depan gedung parlemen pada aksi Senin, 25 Agustus 2025 itu.
Setelah polisi menembakkan gas air mata, demonstran berlarian untuk menghindar. Beberapa di antara mereka tampak melompati pembatas jalan dan memasuki jalan tol di depan gedung DPR.
Polisi kemudian memukul mundur massa hingga ke ke arah Jalan Gerbang Pemuda yang ada di sisi timur kompleks parlemen. Barikade polisi terus merangsek maju untuk menghalau demonstran.
Demonstran kemudian berpindah ke gerbang belakang DPR untuk melanjutkan aksinya. Hingga Senin siang, demonstrasi masih berlangsung.
Salah satu pemicu demonstrasi ini ditengarai lantaran kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024-2029 yang signifikan. Sebanyak 580 legislator memperoleh gaji bersih kurang lebih Rp 100 juta saban bulan.
Pendapatan yang melonjak itu dikarenakan anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta. Masyarakat mempertanyakan besarnya pendapatan anggota DPR, padahal kinerjanya selama ini dinilai minim.
Kemarahan masyarakat menjadi-jadi ketika sejumlah anggota DPR justru tidak mengindahkan aspirasi tersebut. Belakangan juga muncul wacana membubarkan DPR yang digulirkan masyarakat.