Wamendagri: PBB Masih Jadi Primadona Pemasukan Daerah

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia masih menggantungkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menjelaskan banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki karakteristik tertentu menjadi alasan PBB-P2 masih menjadi andalan PAD.

"Secara umum makanya PBB P2 lah yang jadi andalan untuk primadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia," ujar Bima dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI dan Gubernur, Bupati, Serta Walikota di Seluruh Indonesia, Senin (25/8/2025).

Sementara untuk berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik tertentu seperti Jawa Barat dan Jawa Timur mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai PAD.

Kemudian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBT) untuk jasa perhotelan, kesenian, dan hiburan menjadi andalan untuk kota-kota wisata seperti Yogyakarta dan Medan.

"Contohnya Yogyakarta, Medan, dan lain-lain. Namun secara umum pimpinan PBB P2 ini tetap menjadi primadona," ujarnya.

Maka dari itu, menurutnya perlu dilakukan optimalisasi PAD sebagai kunci kemandirian fiskal di daerah.

Pasalnya, menurut Bima kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam satu dekade terakhir masih sangat stagnan. Berdasarkan data 2015 hingga 2025, PAD hanya berkontribusi 20-25% tanpa peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan transfer pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan skema lain.

"Itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah itu stagnan di 20-25 persen saja. Jadi 10 tahun terakhir itu tidak terjadi perubahan signifikan dalam konteks kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah disandingkan dengan transfer pusat," ujarnya.

Seperti yang diketahui, PAD bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Maka dari itu Bima menyoroti ketimpangan rasio PAD di berbagai daerah.

Sebagai contoh, daerah dengan basis ekonomi yang lebih kuat seperti DKI Jakarta yang mampu mencapai rasio PAD hingga 80%. Sementara sejumlah wilayah yang kapasitas fiskalnya relatif terbatas, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih di bawah 15%.

"Karena itu, menurut hemat kami, perlu kiranya, betul-betul kita rumuskan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih asimetris dan berbasis potensi daerah. Jadi tidak memukul rata, tetapi ada kartu daerah yang ditimbang dalam melakukan kebijakan-kebijakan fiskal," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Genjot PAD, Bupati Bulungan Fokuskan Penguatan Ekonomi Lokal