Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

1 week ago 5
informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat informasi penting berita penting kabar penting liputan penting kutipan penting informasi viral berita viral kabar viral liputan viral kutipan viral informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online
 RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto(MI/Susanto)

WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

“Mari kita tarik dalam konteks yang lebih besar karena yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai kemudian proses revisi undang-undang (Pemilu) ini lebih kental terhadap kepentingan jangka pendek atau partisan,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD’ pada Minggu (27/7).

Bima menjelaskan saat ini, pemerintah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Ia mengatakan, pembahasan ini dilakukan bersama parlemen maupun lintas kementerian.

“Banyak yang bertanya apakah sudah direspons? Ya, tidak mungkin tidak. Pasti sudah kami bahas, sudah kami telusuri satu-satu dampaknya,” ujar dia.

Menurut Bima, setidaknya ada tiga hal utama yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah menyikapi putusan MK dan rencana revisi UU Pemilu. Pertama, revisi harus memperkuat pelembagaan politik, terutama dalam konteks sistem presidensial dan otonomi daerah.

“Politik lokal yang dibentuk oleh sistem pemilu yang dilakukan ternyata bisa sana berdampak bagi penguatan-penguatan yang bisa mengakibatkan bangkitnya raja-raja daerah atas nama populisme politik hingga berpotensi terjadinya perlawanan daerah terhadap pusat,” katanya. 

Mantan Walikota Bogor itu lantas menyoroti belum adanya UU tentang Kepresidenan, padahal Indonesia telah sistem presidensial yang seharusnya memiliki regulasi terkait pengaturan secara jelas kewenangan eksekutif.

“Sejak reformasi kita keliru untuk menguatkan multipartai sederhana yang disandingkan dengan sistem presidensial, ini pun belum tuntas karena undang-undang presiden pun belum ada. Jadi mari kita kembalikan lagi multipartai sederhana yang disandingkan dalam sistem presidensial dan juga diletakkan dalam konteks otonomi daerah yang diinginkan,” tukasnya. 

Kedua, lanjut Bima, penting menempatkan reformasi politik dalam kerangka kepentingan nasional dan arah menuju Indonesia sebagai negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Sebab, sistem politik yang tidak selaras dengan target pembangunan nasional bisa menjadi penghambat.

“Kepentingan nasional kita hari ini itu jelas untuk menjadi negara maju 20 tahun lagi, menuju ke sana tentu harus dipikirkan betul racikan politiknya seperti apa, jangan sampai ruang politik ke depan menjadi kendala dalam mencapai target-target ekonomi dan kesejahteraan, kemudian mengunci sendiri dan masuk dalam jebakan yang mereka ciptakan sendiri,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyinggung pentingnya penguatan fungsi partai politik dan pendanaan politik dalam merespons putusan MK. Ia juga menyambut baik wacana penguatan bantuan dana politik, namun menekankan pentingnya transparansi dan integritas.

“Jadi party funding, pendanaan politik ini sangat penting sekali. Teman-teman KPK sudah bolak-balik diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas yang memasukkan itu ke dalam rencana pemberantasan korupsinya, dan tentunya bagaimana menyandingkan antara dana politik, bantuan politik itu dengan sistem integritas partai politik,” ucapnya. (Dev/P-1)

Read Entire Article