Ukur Ulang HGU PT SGC Terkendala, Menteri ATR/BPN: Tunggu Pemohon dan Anggaran

Lampung Geh, Bandar Lampung — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, belum dapat melakukan pengukuran ulang terhadap Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) Lampung. Hal ini disampaikan Nusron usai Rapat Koordinasi bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Provinsi Lampung dalam kunjungan kerjanya, pada Selasa (29/7). "Kalau mau ukur ulang harus ada pemohonnya dulu. Saat ini, pemohon baru datang dari anggota DPR RI. Kalau yang memohon itu DPR, maka biayanya harus ditanggung APBN," ujar Nusron saat melakukan konferensi pers pada Selasa (29/7). Ia menjelaskan, pengukuran ulang HGU milik korporasi tidak dapat menggunakan skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai negara, karena program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, bukan perusahaan. “Kalau menggunakan APBN, kami harus cek dulu apakah ada alokasi anggaran untuk itu atau tidak. Kecuali kalau nanti ada pemohon lain, misalnya pihak swasta yang mengklaim tanah tersebut dan mengajukan permohonan pengukuran, maka bisa kami proses. Dalam Peraturan Pemerintahnya jelas, biaya ukur ditanggung pemohon, kecuali program PTSL,” terangnya. Nusron menegaskan, negara tidak bisa terus-menerus menanggung biaya pengukuran untuk kepentingan korporasi. Menurutnya, hal itu bisa berdampak buruk terhadap anggaran negara. “Nanti kalau semua pakai APBN, jadinya preseden yang tidak bagus. Semua perusahaan tidak mau bayar PNBP, tidak mau bayar biaya ukur, semua dibayar negara. Lama-lama anggaran habis bukan untuk pembangunan, tapi untuk ukur lahan perusahaan,” ungkap Nusron. Menyoal legalitas HGU PT Sugar Group Company, Nusron menjelaskan, data yang dimiliki ATR/BPN tidak mencatat atas nama SGC secara langsung, melainkan atas sejumlah anak perusahaan. “Di data kami, tidak ada HGU atas nama PT SGC. Yang tercatat itu anak-anak usahanya seperti PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, dan lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan HGU PT SGC, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau ditanya HGU-nya PT GMP atau PT Sweet Indo Lampung, saya bisa jawab, karena subjek hukumnya itu satu per satu,” pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Komisi II DPR RI diketahui telah meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan HGU yang dikuasai oleh PT Sugar Group Companies di Lampung. (Cha)