Transisi Haji dari Kemenag ke BP Haji, Amphuri Ingatkan Timeline yang Diterapkan Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur, menanggapi transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang direncanakan mulai berlaku pada musim haji 2026.

Menurut Firman, keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk BP Haji adalah langkah politik yang baik.

Namun, dia menekankan bahwa masa transisi ini harus dikelola dengan sangat cermat agar tidak berbenturan dengan ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Tahun 2026 nanti adalah haji masa transisi, dari Kemenag ke BP Haji. Ini adalah realita politik yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Kami melihat ini sebagai keputusan yang cukup baik, namun masa transisi jangan sampai mengganggu timeline Saudi,” ujar Firman kepada Republika.co.id di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Dia menjelaskan, Arab Saudi telah memulai tahapan persiapan haji 2026 sejak 26 Juli lalu. Pada tahap selanjutnya, yakni 20-23 Agustus, Indonesia diberi kesempatan untuk mengamankan lokasi-lokasi strategis di Arafah dan Mina. Lokasi tersebut sebelumnya telah dinikmati oleh jamaah haji Indonesia pada musim haji 2024 dan 2025.

“Kalau kita tidak memenuhi tahapan tersebut, lokasi yang sudah kita miliki akan lepas dan bisa diambil negara lain. Ini menjadi kendala khususnya bagi jamaah haji khusus yang sudah dijanjikan tempat favorit,” ucap Firman.

Dia pun mengingatkan bahwa Saudi Arabia kini menerapkan sistem timeline yang lebih ketat. Bahkan, jika tahapan tidak dipenuhi, visa haji bisa dihentikan.

Dia mencontohkan, tahun lalu sebanyak 67 ribu jamaah dari sejumlah negara gagal berangkat karena tak memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

“Arab Saudi sudah menetapkan deadline visa haji berakhir pada 1 Syawal. Ini dua bulan lebih cepat dari tahun sebelumnya,” kata Firman.

Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah yang masih dalam proses legislasi, Firman menegaskan bahwa proses politik tetap perlu berjalan. Namun, pelayanan kepada jamaah harus menjadi prioritas utama.

“Kepastian pelayanan adalah kewajiban negara. Dan sebagai bentuk keseriusan Saudi, tanggal 5 Agustus besok mereka akan datang ke Indonesia untuk bertemu kami dan pemerintah guna memastikan semua persiapan sesuai timeline,” jelas Firman.

BACA JUGA: Saat Pejuang Berjuang dan Rakyat Gaza Dibantai, Abbas Sibuk Bahas Kekuasaan, Hamas Meradang

Karena itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi antara BP Haji, Kementerian Agama, dan para penyelenggara ibadah haji, termasuk dukungan dari DPR agar proses regulasi, penetapan biaya, dan kuota dapat segera diputuskan.

“Sinergi itu penting karena yang kita perjuangkan adalah kemaslahatan umat. Kami harap persiapan haji 2026 bisa segera berjalan dan tidak terganggu oleh proses transisi yang belum matang,” kata Firman.