Top 3 Nasional: Kata Jusuf Kalla soal Silfester Matutina hingga Kritik Restrukturisasi TNI

TIGA berita di kanal Politik Tempo mendapat sorotan pembaca pada Selasa, 13 Agustus 2025. Salah satunya mengenai respons Jusuf Kalla atas kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Silfester Matutina.

Selain itu, kritik terhadap restrukturisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Setara Institute juga menjadi salah satu berita terpopuler. Berikut tiga berita terpopuler di kanal politik Tempo pada 13 Agustus kemarin:

1. Jusuf Kalla: Keluarga Keberatan Omongan Silfester Matutina

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla tidak mau banyak komentar mengenai hukuman yang menjerat Silfester Matutina, relawan mantan presiden Joko Widodo. Kalla mengatakan menghormati proses yang ada di pengadilan.

Kalla mengatakan tidak begitu memusingkan ucapan Silfester. “Hanya keluarga yang keberatan soal omongannya Silfester itu,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Menurut Kalla, dia tidak pernah bertemu dengan Silfester untuk menyelesaikan persoalan fitnah. Baca berita selengkapnya di sini.

2. Respons Kementerian Pendidikan Dasar Soal Pernyataan Stella Christie tentang MBG

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) enggan banyak berkomentar soal pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie yang menyebut program makan bergizi gratis dapat meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris siswa.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar Atip Latipulhayat hanya mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan telah memiliki metode pembelajaran sendiri untuk meningkatkan kemampuan siswa. "Kita sudah punya pendekatan sendiri, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning," kata Atip melalui pesan singkat pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Baca berita selengkapnya di sini. 

3. Setara Institute Kritik Prabowo soal Restrukturisasi TNI

Setara Institute menganggap arah reformasi TNI di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami kemunduran. Setara menyebut kebijakan pembentukan 162 satuan baru TNI, termasuk enam Komando Daerah Militer (Kodam) dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, bertentangan dengan prinsip profesionalisme militer dan agenda reformasi 1998.

“Pembentukan satuan-satuan baru tersebut bukan hanya bertentangan dengan pembangunan postur TNI, tetapi juga mengakselerasi peran-peran militer di ranah sipil,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie melalui siaran persnya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Penambahan Kodam dia nilai justru mengikuti struktur administrasi pemerintahan daerah, sehingga mendekatkan TNI pada peran sipil.