Terpopuler Nasional: Jubir Anies Jadi Komisaris Jakpro hingga Penghina Jokowi Dapat Amnesti Prabowo

SEJUMLAH peristiwa politik hadir memasuki pertengahan pekan pertama Agustus 2025 dan menjadi sorotan pembaca Tempo. Beberapa berita yang banyak dibaca meliputi pengangkatan juru bicara Anies Baswedan menjadi komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dan penghina eks Presiden Joko Widodo mendapat amnesti.

Vice Presiden Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti menyebut perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). "Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta," kata Yeni dalam keterangan tertulis pada Senin, 4 Agustus 2025.

"Yulianus Paonganan itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara,” kata Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

Dia menyebutkan amnesti diberikan kepada narapidana dengan latar belakang perkara beragam, seperti narkotika, makar tanpa senjata di Papua, gangguan jiwa, penderita penyakit kronis, disabilitas intelektual, dan narapidana usia lanjut. Amnesti diberikan dalam rangka rekonsiliasi nasional dan memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Selain Ongen, penerima amnesti lainnya adalah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.

“PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Megawati menuturkan PDIP adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.

Dia menyebutkan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas. Namun, partainya  juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, dan hukum yang berkeadilan. Menurut Megawati, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan presiden pertama Sukarno.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo meyakini jajaran partai banteng tidak akan masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo. “Rasanya tidak (akan merapat ke kabinet), karena itu crystal clear,” ucap Ganjar ditemui usai kongres pada Sabtu.

Setelah adanya sikap resmi partai yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah, Ganjar meyakini PDIP tetap berada di luar pemerintahan. “Beberapa kali Ibu (Megawati) sudah menyampaikan itu. Kami di luar pemerintahan, maka tidak ada kader kami yang di sana, kami sebagai penyeimbang,” kata dia.

Mengenai apakah akan ada politikus PDIP yang masuk pemerintahan Prabowo, Ganjar mengatakan, “Saya melihat statement Ibu (Megawati) itu, saya hakulyakin tidak ada.”