Tak Semua Kendaraan yang Rusak Imbas Demo Ricuh Ditanggung Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak semua kerusakan sejumlah fasilitas saat demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 dijamin oleh asuransi. Salah satunya kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan banyak kendaraan, terutama yang dibeli melalui pembiayaan bank atau multifinance, tidak memiliki perluasan jaminan terhadap risiko kerusuhan atau huru-hara. Akibatnya, klaim pemilik kendaraan berpotensi tidak tercover.

OJK telah berkoordinasi intensif dengan industri di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) untuk memetakan aset negara atau swasta yang terdampak.

Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa sejumlah fasilitas milik negara saat ini sudah masuk dalam proses klaim asuransi, seperti gedung DPR dan Kantor Polsek yang dirusak massa aksi.

“Dari hasil koordinasi dan identifikasi fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan, itu terdapat beberapa yang sudah dalam proses penggantian. Antara lain gedung terkait dengan Polsek Ciracas, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Mamuju, Pagar Depan Gedung MPR-DPR, Gedung DJKN Kanwil Jakarta yang dijamin oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara atau KABMN,” ujar Ogi dalam konferensi pers di OJK, dikutip Jumat (5/9).

Deretan bangunan yang rusak juga di antaranya Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Gedung Grahadi Surabaya, tiga unit pos polisi di kawasan Slipi, Salemba, dan Gunung Sahari, serta sebuah hotel di Bandung.

Selain asuransi aset, korban jiwa serta luka akibat kerusuhan juga dipastikan mendapat santunan, dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menyalurkan manfaat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi para korban. “Sampai dengan saat ini yang sudah terlaporkan ada sembilan,” ungkap Ogi.

Santunan juga diberikan oleh ASABRI dan TASPEN kepada peserta dari kalangan TNI, Polri, serta aparatur sipil negara. Sementara itu, untuk klaim asuransi jiwa komersial, OJK menyatakan belum ada laporan yang masuk.

Ogi menyoroti pentingnya perluasan jaminan risiko kerusuhan melalui skema Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion (RSMDCC) yang dinilai mampu memberikan kepastian perlindungan terhadap aset publik maupun pribadi.

“Ke depan kami berharap bahwa prospek lini bisnis dari RSMDCC diperkirakan akan meningkat, seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko terjadinya huru hara atau demonstrasi,” tutur Ogi.

Selain itu, OJK minta perusahaan asuransi mempercepat verifikasi klaim, menjaga kesehatan keuangan, dan rutin melaporkan perkembangan agar perlindungan masyarakat serta negara tetap terjamin.