Tak Ingin Terus-terusan Impor, RI Targetkan Produksi 2 Juta Ton Gram di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kawasan sentra industri garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), mampu memproduksi hingga 2 juta ton garam per tahun.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menutup defisit pasokan garam industri nasional yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun dan selama ini dipenuhi lewat impor.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, mengatakan fokus utama pembangunan di Rote adalah meningkatkan produksi garam industri melalui ekstensifikasi lahan.

"Nah di ekstensifikasi di Rote target kita itu sekitar 2 juta ton per tahun targetnya dari 10 ribu hektare,” ujar Koswara dalam acara bincang bersama wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (1/8).

Koswara menjelaskan jika pengembangan lahan bisa diperluas hingga 13 ribu hektare, produksi garam bisa meningkat menjadi 2,6 juta ton per tahun.

Untuk tahap awal, KKP membangun kawasan seluas 2.000 hektare dengan estimasi produksi sekitar 400 ribu ton per tahun. Sisanya akan dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

“Proyek kita ini modeling, yang nanti sisanya dari 10 ribu hektare itu akan diisi oleh swasta,” katanya.

Pembangunan sentra industri garam di Rote akan dilakukan dalam 10 zona. Saat ini, KKP memprioritaskan penyelesaian zona 1 hingga akhir 2025 dengan target produksi dimulai pada 2026.

Koswara melanjutkan, tahap awal proyek ini juga difokuskan pada penyiapan lahan dan skema kemitraan dengan masyarakat lokal agar investor dapat langsung bekerja sama begitu kawasan siap.

“Jadi lahan di sana kalau ada pengembangan sekitar antara 10–13 ribu hektare itu masyarakat sudah bisa masuk dari investor. Jadi lahannya kita inventarisasi sekarang, tahun ini, kemudian kita buatkan kerja sama-kerja sama dengan masyarakat, supaya nanti kalau ada swasta masuk tinggal bikin kontrak aja dengan Pemda dan masyarakat,” jelasnya.

Pembangunan kawasan yang dinamakan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) ini menelan anggaran Rp 750 miliar yang bersumber dari APBN. PT Garam akan bertindak sebagai operator utama kawasan tersebut.