Sultan HB X soal Pengosongan Lahan di Pantai Sanglen: Jangan Telantarkan Warga

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Foto: Pemda DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya memahami status tanah dalam menyikapi sengketa lahan di kawasan Pantai Sanglen, Gunungkidul. Ia meminta semua pihak mengutamakan dialog dan memastikan warga tidak ditelantarkan dalam proses penyelesaian.

“Mau dialog enggak apa-apa. Di-dialog-kan aja. Itu dipahami statusnya tanah bagaimana. Ya kan, ada penggantinya enggak, jangan ditelantarkan. Itu urusannya bagian pertanahan,” ujar Sultan HB X kepada awak media di Kantor Gubernur DIY, Selasa (29/7).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi protes sejumlah pedagang yang terdampak rencana pengosongan lahan untuk pembangunan kawasan wisata. Sultan menekankan pentingnya rembuk terbuka antara warga dan pihak yang bersengketa agar solusi yang diambil tidak merugikan siapapun.

“Yang penting untuk bikin apa disetujui. Ya boleh aja gitu. Terserah, untuk investasi atau apapun silakan aja. Tapi rembukan yang baik, gitu aja,” lanjutnya.

Sultan juga menyinggung soal perlakuan terhadap warga yang terdampak. Jika relokasi diperlukan, menurutnya, perlu dibicarakan soal hak atas tanah dan bentuk kompensasi yang layak.

“Kalau memang dia tidak punya hak atas tanah ya bagaimana? Apakah kasih pesangon? Kasih pesangon itu sudah dianggap memadai enggak? Nah itu kan harus dibicarakan,” ujarnya.

Bupati Gunungkidul: Tanah Milik Keraton Yogya, Lokasi Pengganti Disiapkan

Bupati Gunungkidul, Endah Subektikuntariningsih. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menjelaskan bahwa lahan di Pantai Sanglen merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta. Rencana pembangunan kawasan wisata di lokasi tersebut, kata dia, telah memperoleh izin atau Palilah dari Keraton.

“Yang mempunyai hak itu akan melakukan pembangunan untuk investasi bisnis dalam bentuk pembangunan tempat pariwisata. Mari kita dukung bersama,” ujar Endah di Kantor Gubernur DIY, Selasa (29/7).

Ia juga menyatakan pihaknya menyiapkan lokasi alternatif bagi pedagang yang terdampak dan mengimbau agar warga tidak memaksakan klaim atas tanah yang secara hukum bukan milik mereka.

“Kalau memang tahu itu bukan lahannya, bukan haknya, untuk mau bersama-sama kita menarik diri, kemudian mencari tempat yang lain,” kata Endah.

Pemkab Gunungkidul, menurut Endah, telah menyiapkan beberapa lokasi pengganti seperti Pasar Besole dan taman kuliner. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan relokasi berjalan dengan baik.

“Pasar Besole kita siapkan, ada taman kuliner kita siapkan. Atau kalau memang di pantai, di tempat yang lain saya rasa masih banyak. Jadi nanti kami juga akan turun tangan ke lapangan untuk hal itu,” pungkasnya.