Sinergi dan Transformasi BPJS Kesehatan Sukses Tingkatkan Kualitas Layanan

BPJS Kesehatan dalam menggelar Public Expose Jurnal JKN "Seminar Nasional: Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Dukungan Multisektor, Kamis (17/7). Foto: Dok. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan terus bertransformasi demi menjawab tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan sinergi yang transformasi yang dilakukan dinilai sukses dalam meningkatkan kualitas layanan yang berdampak terhadap kepuasan peserta.

Menurut Ghufron, keberhasilan Program JKN merupakan hasil kerja sama dan gotong royong lintas sektor yang terus diperkuat seiring perbaikan kualitas layanan. Ia menyebut layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan membutuhkan gotong royong seluruh stakeholder agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan mendapatkan layanan yang optimal.

"Transformasi dilakukan sebagai wujud kehadiran negara melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat biaya kesehatan. Dengan semangat gotong royong, Program JKN kini menjamin layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, cepat, setara, dan efektif," kata Ghufron dalam kegiatan Public Expose Jurnal JKN "Seminar Nasional: Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Dukungan Multisektor", Kamis (17/07).

Hingga 11 Juli 2025, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN telah mencakup lebih dari 280 juta peserta atau 98,32% penduduk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan peserta dan mitra fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menghadirkan berbagai inovasi digital, termasuk Aplikasi Mobile JKN dengan ragam fitur yang bisa dimanfaatkan peserta.

Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Online, hingga Anjungan Mandiri (AMAN JKN).

"Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan BPJS Keliling dan menggandeng rumah sakit apung dengan mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS)," tambah Ghufron.

Keberhasilan BPJS Kesehatan dalam melakukan transformasi juga didukung dengan adanya pengelolaan big data yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lembaga penelitian dalam mendorong penguatan riset demi keberlanjutan Program JKN.

Dengan adanya Jurnal JKN bisa memberi dampak besar terhadap identifikasi masalah-masalah yang ada, menemukan solusi inovatif dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif demi meningkatkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal mengatakan Jurnal JKN telah mengalami pengembangan dan peningkatan kualitas sejak diluncurkan pada tahun 2021. Tercatat, Jurnal JKN telah berhasil mendapat akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4.

Artinya, jurnal yang terdapat di BPJS Kesehatan telah melalui proses evaluasi dan memenuhi standar tertentu dan telah diakui sebagai jurnal ilmiah yang berkualitas.

"Jurnal JKN terbit dua kali setahun dan telah mencapai Volume V pada edisi terbaru. Selama perjalanannya, jurnal ini telah mempublikasikan berbagai artikel yang mencakup isu-isu strategis seperti perekrutan peserta, pelayanan, administrasi kepesertaan, manfaat JKN, mutu layanan kesehatan, metode pembayaran, pencegahan fraud, hingga pengumpulan iuran dan keterlibatan pemangku kepentingan," kata Afdal.

Ia menambahkan, jurnal tersebut juga diakreditasi dan terindeks di berbagai platform seperti Directory of Open Access Journals (DOAJ) dan Dimensions, serta dapat diakses secara daring melalui laman jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id.

Dengan keberadaan jurnal ini, Afdal berharap dapat menginspirasi lebih banyak penelitian yang mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai salah satu pilar jaminan sosial di bidang kesehatan, khususnya di Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono menjelaskan, untuk mendukung langkah transformasi di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi di berbagai bidang.

Khusus di sisi layanan, Kementerian Kesehatan telah melakukan penguatan layanan primer melalui pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kompetensi layanan rujukan di semua strata rumah sakit (RS).

“Pada sisi layanan rujukan, kami meluncurkan program pengampunan jejaring rujukan untuk meningkatkan kompetensi layanan penyakit prioritas di rumah sakit sesuai stratanya. Program ini mencakup empat bidang layanan utama, yaitu jantung dan stroke, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak, dengan pembagian kompetensi pada RS Madya, RS Utama, dan RS Paripurna," kata Dante.

Selain di bidang layanan, Kementerian Kesehatan juga menjalankan transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Menurutnya, ada empat strategi yang ditetapkan dalam menjalankan strategi tersebut.

"Pertama, Health Technology Assessment (HTA) untuk menjamin mutu dan biaya berbasis bukti pada pelayanan kesehatan. Kedua konsolidasi pembiayaan kesehatan dengan menyinergikan sumber pembiayaan pusat, daerah, Program JKN, dan swasta demi mencapai tujuan kesehatan. Ketiga National Health Account (NHA) yang dipercepat agar data dapat digunakan untuk perencanaan dan intervensi pembiayaan secara lebih tepat waktu dan terakhir annual review tarif layanan rumah sakit dan Puskesmas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga kualitas layanan kepada peserta," tambah Dante.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI, Didik Kusnaini menegaskan komitmennya dalam mendukung Program JKN melalui dukungan pembiayaan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan sinergi lintas sektor.

Menurut Didik, Program JKN telah memberikan dampak positif terhadap indikator kesehatan nasional. Ia menyebut, pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pendanaan kesehatan melalui pembangunan fasilitas, insentif tenaga medis, hingga pengendalian penyakit prioritas.

Meski demikian, Didik menekankan perlunya perbaikan menyeluruh untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Program JKN. Antara lain melalui penyempurnaan skema iuran, penguatan fasilitas dan SDM kesehatan, perbaikan tata kelola, hingga pengaturan cost-sharing untuk mendorong pemanfaatan layanan primer dan menekan biaya langsung masyarakat.

"Kami menganggap bahwa perlu adanya perbaikan untuk menjaga kualitas dalam Program JKN. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus mendukung perbaikan di sisi permintaan dan penyediaan layanan agar Program JKN tetap optimal dan menjadi pilar penting perlindungan kesehatan nasional,” pungkas Didik.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Anggota DJSN, Mahesa Paranadipa Maykel, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Guru Besar FKM UI, Budi Hidayat, Koordinator Sumber Daya Kesehatan/ Perencana Ahli Muda Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapennas, Muhammad Zaki Firdaus dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena.