Sempat Ricuh, Demo Gabungan Mahasiswa dan Ojol di Sukabumi Akhirnya Bubar

Massa aksi di tugu Adipura Kota Sukabumi, Senin (1/9/2025) malam.

SUKABUMI--Aksi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat seperti driver ojek online di yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi (Garasi) digelar pada Senin (1/9/2025). Momen ini merupakan lanjutan dari gelombang protes yang dimulai pada 25 Agustus 2025 terkait kenaikan tunjangan DPR RI.

Unjuk rasa ini digelar di tiga titik yakni Polres Sukabumi Kota, Balai Kota Sukabumi, hingga DPRD Kota Sukabumi. Namun kondisi mulai memanas pada pukul 17.25 WIB di depan DPRD Kota Sukabumi saat massa aksi ada yang melempar air mineral ke aparat yang berjaga yang akhirnya membuat kericuhan.

Beruntung, kondisi mulai kembali kondusif dan massa aksi beralih ke Bundaran Tugu Adipura. Di tempat itu hadir unsur forkopimda yang akhirnya menerima aspirasi dan tuntutan massa aksi.

Informasi yang diperoleh , Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi menyampaikan 11 tuntutan diantaranya : Pertama, Menuntut DPR RI untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi dan mengutamakan aspirasi rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Kedua, Menuntut pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas represivitas aparat kepolisian (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No 2 tahun 2002).

Ketiga, Menuntut kepala pemerintahan agar bertanggung jawab atas tragedi ini dan segera mengambil langkah strategis (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).

Ke empat, Menuntut Polri bertanggung jawab atas tewasnya almarhum Affan Kurniawan dan korban lainnya, serta memecat oknum aparat yang terlibat (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).

Ke lima, Menuntut investigasi hukum yang menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh pelaku tragedi 28 Agustus 2025 (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).

Ke enam, Menuntut reformasi struktural di tubuh Polri dengan menegaskan kembali fungsi utama mengayomi dan melindungi rakyat (Pasal 13 UU No 2 tahun 2002).

Ke tujuh, Menuntut Polri menjamin agar seluruh jajaran di daerah tidak melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang berdemonstrasi (UU No 9 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1).

Kedelapan, Menuntut evaluasi moral terhadap Wali Kota Sukabumi yang tidak menunjukkan empati dan justru mengadakan hiburan di tengah duka rakyat (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Kesembilan, Menuntut pencabutan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 tahun 2025 tentang Tunjangan Hari Raya, Nomor 2 tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan, dan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi untuk DPRD Kota Sukabumi, serta mendorong DPRD Kota Sukabumi agar berpihak sepenuhnya kepada rakyat.

Kesepuluh, Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius dalam pemberantasan korupsi.

Kesebelas, Menuntut percepatan pembahasan RUU Transportasi Online demi kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja transportasi daring.

Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi menegaskan bahwa meluasnya aksi demonstrasi yang terjadi di banyak daerah belakangan ini merupakan cerminan rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat Sukabumi dan Indonesia untuk bersolidaritas dan mengawal perjuangan ini, agar tragedi 28 Agustus 2025 menjadi titik balik perubahan. Riga Nurul Iman