Sektor Keuangan yang Kuat Harus Menyokong Sektor Riil

Petugas teller menghitung pecahan rupiah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman, Jakarta.(Antara/Sigid Kurniawan)

KEPALA Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian berpandangan kekuatan sektor keuangan nasional saat ini terbukti solid, tecermin dari stabilitas likuiditas, terkendalinya inflasi, hingga surplus neraca perdagangan. Namun, fondasi keuangan yang kuat tidak akan berarti banyak jika tidak mampu menyokong sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data inflasi dan neraca perdagangan Agustus 2025. Inflasi tercatat 2,30% (yoy), sementara neraca perdagangan mencatat surplus US$4,17 miliar atau setara Rp68,53 triliun (kurs Rp16.434). Angka ini menegaskan fundamental ekonomi domestik yang tetap solid di tengah gejolak global.

Selain itu, likuiditas pasar juga terjaga, terlihat dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) per 2 September 2025, dengan penawaran (incoming bids) yang masuk mencapai Rp 41,8 triliun, naik dari Rp33,1 triliun pada lelang sebelumnya. Angka ini mencerminkan tingginya minat investor dan menjaga likuiditas pasar dalam kondisi positif.

"Namun, kekuatan sektor keuangan seharusnya mampu menyokong sektor riil," ujar Fakhrul dalam keterangan resmi, Rabu (3/9).

Menurutnya, gejolak sosial-ekonomi di Tanah Air saat ini terjadi karena tidak terhubungnya stabilitas sektor keuangan dengan dinamika sektor riil di lapangan. Meski inflasi melandai, harga beras mulai merangkak naik. Karena itu, faktor suplai dan distribusi harus diantisipasi dengan kebijakan tepat, terutama saat musim panen.

"Faktor suplai dan distribusi harus diperhatikan. Harga yang terkendali dimulai dari kebijakan yang tepat ketika musim panen," tegas Fakhrul. 

Ia kemudian menyarankan pemerintah untuk membentuk Komite Stabilitas Sektor Rill, mengingat konsep yang sama sudah berhasil dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuan komite baru ini diharapkan dapat mendeteksi dini guncangan pasokan dan produksi, koordinasi kebijakan sektor riil, stabilisasi harga dan pasokan barang penting, serta komunikasi publik guna menjaga ekspektasi.

“Jadi, kita bisa memprediklsi dan mengantisipasi goncangan sebelum itu terjadi," imbuhnya. 

Di beberapa negara, konsep seperti Komite Stabilitas Sektor rill ini dikatakan sudah ada. Jepang misalnya, memiliki Council on Economic and Fiscal Policy (CEFP), sementara Korea memiliki Presidential Committee on Supply Chain Stability.

Di Indonesia, komite tersebut bisa melibatkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Kadin, perbankan, dan perwakilan dunia usaha. Inisiatif ini juga dinilai mampu meningkatkan prospek investasi asing langsung (FDI) ke industri dalam negeri.

Sementara itu, Fakhrul menilai kondisi pasar keuangan relatif membaik. Namun, untuk mendorong IHSG kembali menembus level 8.000, diperlukan pemulihan momentum ekonomi, peningkatan rasa aman, serta penguatan optimisme pelaku pasar. (Ins/E-1)