Sebagian Bansos PKH Salah Sasaran Akibat Data tak Sinkron, Dirjen Teknodigi Ajak Kuatkan Data

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Permasalahan data menjadi sorotan utama dalam Forum Smart City Nasional yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, Rabu (27/8/2025). Dalam forum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan integrasi dan sinkronisasi data penting diwujudkan untuk mendukung program prioritas nasional, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Dirjen Teknodigi), Mirra Tayyiba tak menepis bahwa pemerintah menghadapi tantangan serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia mengungkap ketidaksinkronan data antarinstansi menyebabkan hampir setengah dari penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. 

Akar persoalannya terletak pada data yang tidak terintegrasi antarinstansi. Ketidaksinkronan ini membuat penyaluran bansos rawan salah sasaran, karena setiap kementerian atau lembaga masih bergantung pada basis data masing-masing.

"Tahun lalu dilakukan Survei (Sosial Ekonomi Nasional) dan dilakukan evaluasi, ternyata Program Keluarga Harapan itu salah sasaran sebesar 45 persen, kalau di ekuivalenkan nilainya itu sekitar Rp 14 triliun," ungkap Mirra dalam Forum Smart City Nasional bertajuk Inovasi Kota Cerdas Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan Indonesia Emas, di Yogyakarta, Rabu.

Mirra mengatakan bahwa selama ini masing-masing kementerian atau lembaga masih menggunakan basis data sendiri, sehingga menyebabkan tumpang tindih dan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.

"Apa hulu permasalahannya? Data yang tidak sinkron," kata dia.

Sebagai solusinya, ia pun kemudian memperkenalkan inisiatif pemerintah yang sedang digodok melalui pengembangan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang akan diselaraskan dengan data kependudukan dari Dukcapil.

Sinkronisasi ini diharapkan dapat menyaring penerima bantuan agar benar-benar memenuhi syarat dan layak menerima dukungan pemerintah. "Dengan DTSN, nanti kita bisa tahu orang ini betul eligible atau tidak, betul bisa terima bansos atau tidak. Karena digital akan transparan, jadi sebagai masyarakat dia bisa mengusulkan dirinya mendapatkan bansos. Tetapi kemudian kita cek," ucap Mirra.

Di sisi lain, inisiatif ini, kata Mirra, selaras dengan arahan Presiden untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah menargetkan, melalui pendekatan berbasis teknologi dan data yang terintegrasi, penyaluran bansos ke depan akan jauh lebih akurat dan efisien.

Adapun pilot project DTSN itu sendiri rencananya mulai digarap di Kabupaten Banyuwangi pada September hingga akhir tahun mendatang, sebelum diterapkan secara nasional. Mirra menyakini bahwa DTSN akan menjadi bagian penting dari strategi digitalisasi layanan publik. 

Selain DTSN, Komdigi juga tengah menyiapkan sistem penghubung layanan pemerintahan guna mendorong pertukaran data lintas sektor. Layanan digital seperti SPAN Lapor serta pengelolaan domain layanan pemerintah turut dibahas dalam forum.

"Dalam beberapa waktu bulan terakhir, kami sudah banyak menerima permintaan dari bapak-ibu, apakah untuk pembuatan domain baru, meng-update dan sebagainya, itu memang menjadi bagian dari layanan kami," kata dia.

Sementara itu,  Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem data tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang merintis konsep one and single website sebagai salah satu strategi utama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan untuk memperkuat pelayanan publik berbasis digital.

"Bagi kami digitalisasi penyelenggaran pemerintah berbasis elektronik SPBE ada dua hal besar yang kami manfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Pertama untuk pelayanan publik. Oleh karena itu layanan yang cepat, berbasis digitalisasi kita kerjakan melalui Jogja Smart Service yang sudah diselenggarakan di Kota Yogyakarta," kata Hasto.

Menurutnya, digitalisasi SPBE harus menyentuh integrasi data yang kuat melalui konsep tersebut guna mewujudkan satu sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Dengan sistem tersebut, Hasto berharap tercipta keselarasan data sektoral, umum, nasional, lokal, hingga makro dan mikro sebagai basis pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel.

"Hal kedua, digitalisasi SPBE harus bisa mengintegrasikan data. Terutama untuk one and single website dalam bentuk satu data di daerah. Pemkot Yogyakarta merintis dengan sistem Single ID, Single Window dan Single Sign-On dalam rangka mewujudkan one and single website agar padu padan data menjadi terwujud," ujarnya.