Presiden Prancis Emmanuel Macron Akan Akui Negara Palestina

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang.(AFP)

PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang, bertepatan dengan Sidang Umum PBB di New York. Keputusan ini, yang disampaikan Macron melalui platform X, dilandasi  keyakinannya akan pentingnya perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah.

Dalam unggahannya, Macron menekankan urgensi penghentian perang di Gaza, penyelamatan warga sipil, gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Ia juga menambahkan perlunya demiliterisasi Hamas, keamanan dan pembangunan kembali Gaza, serta pembentukan Negara Palestina yang layak dan mampu berkontribusi pada keamanan seluruh kawasan dengan mengakui Israel sepenuhnya.

Reaksi Beragam

Keputusan Macron ini disambut baik oleh para pejabat Palestina. Hussein al-Sheikh, deputi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka.

Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras pengakuan tersebut. Melalui unggahannya di X, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai "hadiah bagi teror" menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia memperingatkan bahwa Negara Palestina dalam kondisi seperti itu akan menjadi landasan untuk menghancurkan Israel, bukan hidup berdampingan secara damai.

Konteks Pengakuan Internasional dan Krisis Gaza

Hingga saat ini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina, termasuk beberapa negara Uni Eropa seperti Spanyol. Namun, sekutu utama Israel, Amerika Serikat dan Inggris, belum mengambil langkah serupa.

Pengumuman Macron ini muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Militer Israel melancarkan kampanye di Gaza sebagai respons terhadap serangan 7 Oktober 2023 di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sejak itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 59.106 orang tewas, dan sebagian besar wilayah Gaza telah hancur.

Badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) menyatakan satu dari lima anak di Kota Gaza kini mengalami malnutrisi, dengan kasus yang terus meningkat setiap hari. Lebih dari 100 organisasi bantuan internasional dan kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan akan kelaparan massal di Jalur Gaza, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan. Israel, yang mengontrol masuknya semua pasokan ke wilayah Palestina, berulang kali menyatakan tidak ada pengepungan dan menyalahkan Hamas atas kasus malnutrisi yang terjadi.

Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengutuk kondisi kemanusiaan di Gaza yang ia sebut "tidak terlukiskan dan tidak dapat dipertahankan." Ia menambahkan bahwa situasi tersebut telah mencapai "kedalaman baru" dan merupakan "bencana kemanusiaan." (BBC/Z-2)