
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait kenaikan tarif sewa kios yang semakin di kawasan Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kondisi tersebut membuat para pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Mennagah (UMKM) gulung tikar.
Pramono mengaku, adanya kerja sama antara PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan Blok M dengan pihak swasta yang bertanggung jawab para UMKM disana. Oleh karena itu, Ia meminta Direktur Utama (Dirut) MRT Jakarta, Tuhiyat agar membatalkan kerjasama tersebut.
"Pertama untuk berdagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu kooperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungkut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur dirut MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9).
Politikus PDIP itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk kebijakan terhadap UMKM menjadi yang utama. Ia meminta agar kawasan Blok M dikelola sendiri agar tarif sewa kios tidak naik semena-mena.
"Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M ramai, kemudian pengelola ataupun kooperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri," bebernya.
Pramono mengatakan meminta untuk pengelolaan UMKM disana tidak perlu menggunakan kontrak kerja sama, melainkan langsung dengan pihak pemilik gedung.
"Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang mengeliat, di Blok M sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerjasama," tegasnya. (Far/P-1)