Perlu Dukungan Politik agar RI Bangun Pembangkit Nuklir 7 Giga Watt

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga 7 Giga Watt (GW) sampai 2040 mendatang. Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan dukungan politik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan tantangan terbesar dalam mengembangkan nuklir di Indonesia adalah dukungan politik.

"Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat. Bahwa number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (27/8/2025).

Di samping itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik bisa ditegaskan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU Gatrik).

Pihaknya menilai, RUU Gatrik harus tertuang perihal strategi, kebijakan, kapasitas, peran institusi terkait, hingga dukungan politik terhadap pengembangan nuklir dalam negeri.

"Kemudian antara modeling sektor kelistrikan yang dilakukan Kementerian ESDM dalam hari ini di Ditjen Tenaga Listrik dan juga PLN sampai 2040 akan kira-kira akan ada tambahan lagi sekitar 7 GW nuklir yang akan masuk dalam RUPTL sampai 2040. Ini masih draft, jadi modelingnya sedang dalam proses," jelasnya.

Jika pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik bisa tertuang dalam RUU Gatrik, pihaknya menilai hal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif, menciptakan lapangan kerja, mengundang investasi yang baru, hingga memakmurkan rakyat.

"Tetapi dalam hal ini juga diperlukan juga pengurangan emisi gas rumah kaca, environmental sustainability bagaimana antara balancing between growth dan juga environmental sustainability," tambahnya.

Sejatinya, Indonesia sudah memiliki rencana pembangunan kapasitas PLTN jenis small modular reactor (SMR) dengan kapasitas 500 Mega Watt (MW) hingga tahun 2035. Hal itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang merupakan tahap pertama dari pengembangan nuklir dalam negeri. Tahap selanjutnya, pihaknya dengan pemerintah akan membangun PLTN mencapai kapasitas 7 GW hingga tahun 2040.

Lebih lanjut, agar listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) termasuk nuklir bisa terserap oleh masyarakat, Darmawan menekankan perlu adanya jaringan transmisi ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak main-main, investasi yang diperlukan untuk membangun jaringan transmisi tersebut mencapai Rp 434 triliun.

"Jadi cost of fund-nya jauh lebih tinggi daripada rate of return, tentu saja financial strength dari PLN juga menjadi, perlu mendapatkan dukungan dari negara dalam hal ini," katanya.

Dengan begitu, penyesuaian kebijakan termasuk dalam RUU Gatrik diperlukan oleh pihaknya untuk pengembangan nuklir di Tanah Air.

"Karena ada pergeseran landscape yang ini memerlukan suatu strategi yang baru," tandasnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Siap-Siap, RI Bakal Bangun Pembangkit Nuklir 10 Giga Watt!