Penyaluran Beras SPHP Baru 0,23 Persen dari Target, Belum Redam Kenaikan Harga

Beras SPHP banjiri Robinson Mart Pasar Minggu, Jumat (16/2). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras Bulog yang belum bisa meredam tingginya harga beras saat ini.

Arief mengatakan SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meredam harga beras yang kian melambung akibat produksi menurun. Akan tetapi realisasi penyaluran atau distribusi beras SPHP baru menyentuh jumlah 3.000 ton atau 0,23 persen dari target 1,3 juta ton hingga Desember 2025.

“Belum (mampu redam harga beras di pasaran) kan baru keluar baru keluar keluarnya nggak banyak, baru kemarin terakhir 3.000 ton. Itu yang harus didorong supaya cepat,” kata Arief di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (29/7).

Berdasarkan laman Panel Harga Bapanas Selasa (29/7) pukul 13.48 WIB harga beras premium dan medium terpantau merah atau lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di semua wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Harga beras premium secara nasional lebih tinggi 8,3 persen dari HET Rp 14.900 per kg, yaitu Rp 16.137 per kg, di zona 1 lebih tinggi 3,87 persen dari HET yaitu Rp 15.477 per kg, lalu Zona 2 lebih tinggi 7,68 persen dari HET Rp 15.400 atau Rp 16.582 per kg, dan di Zona 3 lebih tinggi 16,4 persen dari HET Rp 15.800 per kg jadi Rp 18.491 per kg.

Kemudian beras medium secara nasional lebih tinggi 15,27 persen dari HET Rp 12.500 per kg jadi Rp 14.409 per kg, di zona 1 juga lebih tinggi 15,27 persen dari HET yaitu Rp 13.921 per kg, di zona 2 lebih tinggi 11,55 persen dari HET Rp 13.100 yaitu Rp 14.613 per kg, di zona 3 lebih tinggi 24,64 persen dari HET Rp 13.500 per kg jadi Rp 16.826 per kg.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, pemerintah dilanda dilema untuk menggelontorkan cadangan beras SPHP dengan jumlah yang banyak. Sebab berkaca dari kasus pengoplosan beras di Riau.

“Di satu sisi kita mau keluarkan banyak, di sisi lain kita juga lihat kan kemarin di Riau mau nggak kira-kira ngeluarin kayak gitu, tapi pengawasannya nggak ketat juga, kan harus ketat,” imbuh Arief.

Menurut dia, kini penyaluran SPHP telah melibatkan banyak pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), kantor/outlet BUMN yaitu Perum Bulog, ID Food, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

“Tinggal ini yang kita dorong. Karena kalau ini tidak dipercepat harga ini bergerak naik, makanya sebenarnya udah satu bulan ini harusnya bisa di speed up,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Arief melaporkan Perum Bulog siap mendistribusikan beras SPHP ke unit Kopdes Merah Putih. Jumlah distribusi per unit Kopdes Merah Putih adalah 2 ton dengan syarat dijual sesuai HET Rp 12.500 per kg.

Sebelumnya mengutip Antaranews, Polda Riau mengungkap kasus dugaan pengoplosan beras dijadikan beras SPHP dan beras premium yang dilakukan salah satu oknum distributor di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Kecurangan ini membuat masyarakat harus membayar lebih tinggi Rp 5.000 sampai Rp 9.000 per kg. Polda Riau menyita 9 ton beras oplosan dari pengusaha tersebut.