Pengamat Sebut Indonesia Perlu Segera Lakukan Reformasi Anggaran Pendidikan

Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI), Cecep Darmawan(Dok Pribadi)

PENGAMAT pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI), Cecep Darmawan, menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi anggaran pendidikan. Hal ini menyangkut anggaran pendidikan yang mengambil 20% APBN yang dari tidak pernah sesuai dengan fungsinya. 

“Kita harus melakukan reformasi perhitungan anggaran pendidikan. Kalau begini terus saya pikir pendidikan tidak akan terdongkrak. Jadi peruntukan anggaran pendidikan bukan untuk dana investasi dan operasional,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (24/8). 

Lebih lanjut, dia juga menyoroti anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada RAPBN 2026 mengambil hampir setengah dari anggaran pendidikan. 

“MBG saya setuju harus dibiayai bahkan harus lebih besar dari itu. Tapi jangan ambil dana pendidikan. Dulu kan bilangnya enggak bakal pakai dana pendidikan tapi malah menggerus,” ujar Cecep. 

Dia menegaskan bahwa seharusnya program MBG, gaji guru dan dosen, dan sekolah kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan dan perlu dipisahkan. 

“Kalau itu bisa dilakukan jadi relatif lebih ideal. Tapi kalau enggak, anggaran pendidikan akan tergerus. Komitmen pemerintah baik tapi harus diikuti reposisi anggaran pendidikan. Dari nama saja sudah salah, harusnya bukan dana fungsi pendidikan karena dengan begitu semua kementerian juga akan memakainya untuk fungsi pendidikan. Harusnya namanya cukup dana pendidikan untuk investasi dan operasional sekolah dan kampus. Udah begitu saja supaya tidak dicampur-campur urusan pendidikan ini,” tegasnya. 

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur pendidikan.

“Kami mendorong anggaran pendidikan 20% dari APBN itu benar-benar digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, tanpa mengurangi prioritas lainnya, seperti prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur pendidikan,” pungkasnya. (H-2)