Pengamat Pendidikan Kritik Program Pelatihan Deep Learning dan AI untuk Guru

PENGAMAT pendidikan Ina Liem menyoroti program pelatihan deep learning atau pembelajaran mendalam dan akal imitasi (AI) yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai kebijakan itu janggal karena mewajibkan sekolah membayar biaya pelatihan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kinerja, padahal seharusnya dana tersebut menjadi insentif bagi sekolah berprestasi.

Ina menyebut, biaya pelatihan yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 2 juta untuk guru dan Rp 3 juta untuk kepala sekolah. "Dananya disuruh ngambil dari BOS kinerja yang seharusnya semacam bonus untuk sekolah berprestasi. Jadi sekolah sudah kerja bagus, dapat bonus, eh bonusnya lari ke vendor," kata Ina melalui video yang diunggah di akun instagram pribadinya, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurut Ina, sistem pelatihan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu sekolah bisa memilih sendiri materi dan narasumber sesuai kebutuhan, kini Kemendikdasmen telah menunjuk penyelenggara tertentu. "Silakan netizen telusuri siapa vendornya. Apakah ada konflik kepentingan dengan pembuat kebijakan?" ujar Ina.

Ina juga mengkritik aturan yang melarang peserta menyebarluaskan materi pelatihan. Ia menilai kebijakan ini justru kontraproduktif dengan semangat pemerataan kualitas guru.

"Bukannya makin cepat tersebar, makin cepat pula guru se-Indonesia bisa mengajar sesuai program yang dicanangkan? Kok saya jadi ingat launching smartphone baru ya, eksklusif," kata Ina.

Ia mempertanyakan motif pemerintah yang terkesan memperlakukan materi pelatihan seperti produk komersial. "Kalau sampai ada yang berani membocorkan materi, konsekuensinya apa? Tidak dikasih bonus lagi? Dicoret dari program pemerintah? Atau apa?" ucapnya.

Ina menegaskan publik berhak menuntut transparansi atas program yang dibiayai negara. "Bukannya kita masyarakat bayar gaji pejabat dan wakil rakyat? Jadi kita yang bosnya. Harusnya kita berhak menuntut kinerja," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa materi pelatihan yang sebetulnya dibiayai oleh masyarakat harus diperjualbelikan kembali dalam bentuk program pelatihan. “Konten yang dibiayai publik, pelatihan yang dibiayai publik, tapi hanya bisa diakses kalau sekolah bayar lagi. Ini pendidikan nasional atau bisnis pelatihan terselubung?"

Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani, untuk menanyakan ihwal program pelatihan guru yang dimaksudkan. Namun, hingga tulisan ini dibuat hanya Nunuk yang memberikan respons,

"Nanti saya buatkan narasi apa yang kami laksanakan," kata dia lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin.

Pertanyaan lain perihal konsep pelatihan deep learning yang diselenggarakan Kemendikdasmen untuk para guru serta mengapa guru perlu membayar pelatihan tersebut belum dijawab oleh Nunuk sampai berita ini ditulis.