Pencari Kerja Mohon Maaf, Pemerintah Tak Jor-joran Buka Lowongan CPNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai tahun depan, pemerintah akan semakin selektif dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS). Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 akan berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth.

Artinya, jumlah CPNS yang akan diterima akan sama atau kurang dari jumlah ASN yang berhenti.

"Menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun serta berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth," dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, Senin (25/8/2025).

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2026, pemerintah akan menggelontorkan Rp 356,9 triliun untuk belanja pegawai.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing kementerian dan lembaga.

"Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien," tulisnya.

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun nampaknya juga tidak akan mengalami kenaikan gaji di 2026. Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, saat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

Pada pidato tersebut, Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian kerakyatan.

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026.

"Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional," tegas Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, akhir pekan lalu, dikutip Senin (18/8/2025).

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mohon Maaf! Masyarakat Umum Tak Bisa Daftar PPPK Paruh Waktu