Pemerintah Targetkan Pembahasan DIM Revisi KUHAP Rampung Pekan Ini

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi KUHAP di tingkat pemerintah dapat selesai pada pekan ini.

"Kalau R-UU KUHAP, saya yakin dalam minggu ini bisa selesai di tingkat pemerintah. Kalau di parlemen, silakan parlemen mau lakukan, apa namanya, pelibatan partisipasi masyarakat, silakan dilakukan," kata Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Selasa (17/6).

Penyusunan DIM dalam revisi R-UU KUHAP saat ini melibatkan sejumlah lembaga. Mulai dari Kementerian Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung.

Selain itu, kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai juga memberikan masukan.

"Tetapi dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Hukum, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung. Dan beberapa masukan dari kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Imigrasi juga memberi masukan, kemudian juga Kementerian Keuangan lewat Dirjen Bea Cukai juga memberikan masukan," jelas Supratman.

"Dan teman-teman perkumpulan advokat dari semua lintas sudah memberikan masukan kepada kita," lanjutnya.

Menurut Supratman, dua isu substansial yang menjadi fokus dalam revisi R-UU KUHAP kali ini adalah penguatan pendekatan restorative justice dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Yang pasti yang akan sangat berubah adalah menyangkut soal komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi nanti yang kita sepakati bersama di pemerintah bahwa proses pendampingan yang orang dinyatakan itu bisa dimulai di tingkat penyelidikan," kata Supratman.

“Nah, di luar itu juga menyangkut soal restorative justice. Jadi ini penguatannya lebih menjadi penekanan. Tetapi hubungan-hubungan antara penyidik, penuntut secara umum, walaupun ada perubahan-perubahan sedikit tapi tidak terlalu substantif ya menyangkut soal itu. Karena menyangkut soal tugas dan fungsi pokok dari masing-masing institusi,” tambahnya.

Saat ini pembahasan soal R-UU KUHAP juga tengah dibahas oleh DPR RI. Komisi III tengah meminta masukan dari publik terkait dengan revisi tersebut.