Pemerintah Percepat Anggaran Irigasi dan Swasembada Gula

Kementan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) di Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Foto: Kementan RI

Pemerintah mempercepat agenda strategis bidang pangan dan pertanian untuk menjamin ketahanan pangan nasional, termasuk pembenahan irigasi, distribusi bantuan pangan, serta langkah menuju swasembada gula.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi lintas kementerian di kantornya, Kamis (12/6).

Salah satu sorotan utama dalam rapat, adalah percepatan penganggaran untuk pembangunan dan perbaikan irigasi yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Zulhas, sejauh ini sudah disiapkan sekitar dua juta unit irigasi sejak Desember lalu. Namun, proyek tersebut belum bisa berjalan karena terganjal persoalan anggaran.

“Baru saja kami rakor ya, ada banyak tema mengenai irigasi yang sudah mulai Desember sebetulnya sudah kita siapkan. Irigasi yang menjadi tugasnya bupati dan provinsi itu ada lebih kurang 2 juta, 2 juta sudah jadi,” ujar Zulhas di kantornya, Kamis (12/6).

Dia menambahkan, lokasi pengerjaan irigasi telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya tinggal menunggu alokasi dana.

“Jadi kita putuskan untuk anggarannya dipercepat. Syukur bisa dikerjakan tahun ini dan selambat-lambatnya awal tahun sudah bisa kita selesaikan,” lanjutnya.

Selain irigasi, pemerintah juga memastikan bantuan pangan tetap berjalan, khususnya dalam bentuk distribusi beras kepada masyarakat. Dari cadangan beras Bulog yang telah dianggarkan sebesar Rp 16,6 triliun, pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar 20 kilogram kepada 18,3 juta keluarga selama dua bulan ke depan.

Zulkifli Hasan hadiri acara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Senin (26/5/2025). Foto: Dok. Istimewa

Bantuan ini juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat terbatas sebelumnya, yang mencakup pula bansos tunai sebesar Rp 400 ribu untuk jumlah penerima yang sama.

Isu harga jagung juga menjadi pembahasan. Pemerintah menetapkan harga jagung dengan kadar air 18-20 persen sebesar Rp 5.500 per kilogram. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut sempat mengalami kendala teknis.

"Disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 kadar air itu harganya Rp 5.500," ungkapnya.

Untuk itu, Bulog diminta menyerap satu juta ton jagung dengan anggaran sekitar Rp 6 triliun. “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah anggarannya, anggarannya belum ada,” tambahnya.

Pemerintah juga menargetkan swasembada gula dalam tiga tahun ke depan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri. Menurutnya, Indonesia masih kekurangan gula konsumsi dalam jumlah kecil, namun ke depan diharapkan bisa memproduksi seluruh kebutuhan, termasuk gula rafinasi, secara mandiri.

“Gula konsumsi kita kurang sedikit, tapi ini kita mau tidak hanya konsumsi tetapi juga gula rafinasi untuk industri. Semua kita bisa dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah tengah menyempurnakan Perpres Nomor 40 dan Keppres Nomor 15 yang mengatur percepatan swasembada gula.