Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Penanganan Masalah Intoleran

MANADO - Pemerintah diminta untuk segera membentuk Satgas Penanganan masalah intoleransi untuk menghentikan aksi-aksi persekusi terhadap kaum mana pun di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu usulan yang disampaikan oleh Forum Bangsa Minahasa Menggugat. Mereka menilai jika persoalan intoleransi sudah sangat meresahkan dan bisa berakibat fatal akan kerukunan dan keberagaman di Indonesia.

Andi Rompas, salah satu perwakilan forum, menyebutkan jika saat ini masalah intoleran masih marak terjadi. Dia mencontohkan kasus yang belum lama ini terjadi di Padang.

Harusnya menurut Andi, pemerintah terlebih khusus Kementerian Agama (Kemenag) harus bergerak cepat. Namun, yang terjadi saat ini justru seperti tidak ada reaksi atau tanggapan apa pun.

"Kami minta tangkap oknum-oknum yang meresahkan itu. Kami tidak ingin membenturkan agama satu dengan yang lain, karena kami yakin semua agama mengajarkan cinta dan damai. Kami hanya berharap pemerintah dan juga polisi menindak para oknum yang berbuat gaduh," kata Andi.

Andi kemudian meminta masyarakat di Sulawesi Utara untuk tetap menjaga kerukunan yang memang sudah teruji selama ini dengan baik. Menurutnya, semua di Sulut adalah bersaudara seperti slogan Torang Samua Basudara.

"Jangan terpancing dengan kejahatan yang dilakukan oknum-oknum ini. Mari tetap bersatu untuk menjaga tanah yang kita cintai ini," ujarnya lagi.

Forum Bangsa Minahasa Menggugat melakukan aksi demo di depan kantor Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (1/8) kemarin. Mereka meminta agar Kapolda Sulut menyampaikan tuntutan mereka ke Kapolri terkait dengan permintaan agar para pelaku intoleran ditangkap.

Selain itu, mereka juga meminta polisi dan pemerintah harus betul-betul memastikan setiap warga Negara berhak beribadah dan mendirikan rumah ibadahnya apa pun agamanya.

Berikut daftar tuntutan Forum Bangsa Minahasa Menggugat saat unjuk rasa di Polda Sulut: