PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan tanda jasa bintang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Suami Dasco Ahmad dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani pada Senin, 25 Agustus 2025. Prabowo menilai ketiganya menunjukkan kepemimpinan yang berdampak positif pada perkembangan parlemen dan legislasi Indonesia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Saat pemberian penghargaan itu, di DPR sedang terjadi demonstrasi. Tuntutan demo itu berbagai macam salah satunnya pembubaran DPR. Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai bahwa dua momentum yang terjadi bersamaan itu ialah ironi politik.
Virdika mengatakan dari satu sisi, negara memberikan penghargaan pada mereka yang dianggap berjasa dalam memperkuat demokrasi. "Tapi di saat yang sama, ribuan warga turun ke jalan karena merasa parlemen justru menjauh dari aspirasi publik," ujarnya saat dihubungi pada Senin malam, 25 Agustus 2025.
Virdika menjelaskan bahwa secara administratif, pemberian tanda jasa itu sah-sah saja. Tapi secara etis, publik bisa melihat hal ini sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah.
Menurut dia, permasalahannya tidak terletak pada siapa menerima penghargaan apa. Melainkan kapan penghargaan itu diberikan dan apa konteksnya. "Seolah elite politik sedang merayakan pencapaian, sementara rakyat sedang menggugat legitimasi," ujar Virdika.
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap DPR yang menerima tunjangan jabatan fantastis, pemberian tanda jasa menurut Virdika bisa dimaknai terbalik. Alih-alih kehormatan, ujar dia, justru publik bisa melihatnya sebagai pengukuhan status quo.
Ia mengatakan, bila para penerima tanda jasa benar-benar merasa berjasa, mestinya mereka juga berani untuk melakukan refleksi. "Apakah fungsi representasi sudah dijalankan dengan adil dan transparan, atau justru malik jauh dari rakyat yang mereka wakili?" kata dia.
Demonstrasi 25 Agustus kemarin berlangsung ricuh karena aparat kepolisian bentrok dengan massa aksi. Polisi beberapa kali menggunakan gas air mata dan meriam air atau water cannon untuk memecah massa.
Demo yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen DPR menjalar ke area sekitar Senayan saat massa berlarian membubarkan diri. Pada pukul 21.15 WIB, polisi dan massa aksi masih terlibat bentrokan di kawasan kolong jembatan layang Pejompongan, Jakarta.
Direktur Indonesian Parliamentary Center, Ahmad Hanafi, pun menganggap momentum pemberian tanda jasa pada pimpinan DPR/MPR tidak tepat. Pasalnya, DPR periode 2024-2029 baru berjalan satu tahun kurang.
"Harusnya diterima dulu itu para pendemo, kalau memang mengaku demokratis," ujar Ahmad Hanafi pada Senin.
Ia memahami bahwa pemberian tanda jasa merupakan hak prerogatif presiden, tapi mempertanyakan apa hal yang bisa memverifikasi kepatutan penyematan gelar itu. Seharusnya, kata Hanafi, Kepala Negara bisa mengedepankan kebijaksanaan dalam menjaga iklim demokrasi. "Di saat situasi penuh protes dari rakyat atas kinerja DPR, apa makna tanda jasa?" kata dia.
Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada lebih dari 100 tokoh dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025. Presiden Prabowo memimpin langsung pemberian tanda jasa itu. Dia juga menyerahkan lencana itu kepada Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.
Puan diberi Bintang Republik Indonesia Utama. Puan dianggap berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional. Jasa itu diberikan melalui kepemimpinannya dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional.
Dasco juga diberi Bintang Republik Indonesia Utama. Dasco dianggap berjasa sangat luar biasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di lembaga legislatif. Juga pengawalan regulasi strategis nasional serta peran dalam penguatan sistem demokrasi
Tanda jasa yang sama diberikan kepada Ahmad Muzani. Ia diberi tanda jasa karena dianggap berjasa sangat luar bisa dalam bidang politik dan demokrasi melalui kiprah sebagai anggota legislatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia juga dianggap mengawal kebijakan strategis nasional serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen yang dipublikasikan luas.