PDIP Beberkan Keputusan Politik sebagai Penyeimbang Pemerintah

TEMPO.CO, Bali - Pimpinan sidang komisi di Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Lasarus, menyampaikan sikap politik partai banteng sebagai penyeimbang pemerintah tidak diambil dengan mudah. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Barat itu, pembahasan ihwal arah sikap PDIP terhadap pemerintah berlangsung dinamis. 

Adapun hasil dari pembahasan itu ialah PDIP akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tetap berada di luar pemerintahan. “Kami dalam mendukung pemerintahan ini sebagai penyeimbang. Ini garis umumnya, kami sebagai penyeimbang," kata Lasarus usai penutupan Kongres VI PDIP di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu petang, 2 Agustus 2025. 

Komisi politik di kongres, Lasarus mengatakan, turut membahas perkembangan daerah sekaligus masukan-masukan dari daerah. “Ini dinamikanya lumayan ya, karena di kami di politik cukup alot dan ramai dibahas sebelum kami putuskan,” ucap Lasarus.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada penutupan kongres telah menyatakan sikap politik partai. Dalam pidato politik perdananya sebagai ketua umum terpilih periode 2025-2030 itu, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, namun tidak juga serta merta membangun koalisi kekuasaan.

Megawati menyebut tidak ada konsep oposisi-koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurut dia, istilah opisisi dan koalisi pemerintah dikenal dalam sistem parlementer. Dia kemudian menegaskan PDIP bersikap sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

Lasarus kemudian mengatakan, “Sambutan penutup Bu Ketua Umum sebetulnya sudah merampung, bahwa PDIP mengambil sikap sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang, seluruh kegiatan-kegiatan atau seluruh program pemerintahan yang pro-rakyat kami dukung.”

Namun apabila kebijakan Prabowo ada yang menyimpang dari aturan atau norma-norma hukum pemerintahan yang ada, partai banteng bakal menggunakan sikapnya sebagai penyeimbang. “Program yang mungkin kami anggap tidak terlalu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan rakyat, tentu kami akan mengkritik, yang tentu juga dengan kritik yang sifatnya membangun,” kata Lasarus.

Lasarus lantas menjabarkan, sikap politik sebagai penyeimbang pemerintah itu berarti posisi PDIP tidak berada di dalam pemerintahan. Namun partai tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Tetapi yang kami pahami, yang kami bahas kemarin adalah kami mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi kami tidak ada dalam pemerintahan, seluruh program-program yang pro-rakyat kami dukung,” ujar Lasarus.