Pakar PBB Desak Pembubaran Lembaga Kemanusiaan Bentukan Israel-AS

Suasana tempat pengungsian warga di Gaza, Palestina, Sabtu (25/7/2025).(Antara/Xinhua )

PAKAR independen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar Lembaga Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), yang dibentuk Israel dan Amerika Serikat, untuk segera dibubarkan. Para pakar PBB menilai lembaga tersebut menyalahgunakan bantuan kemanusiaan untuk tujuan militer dan agenda geopolitik tersembunyi.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis Selasa waktu New York, para pelapor khusus PBB menyebut GHF sebagai contoh yang sangat mengkhawatirkan mengenai bantuan kemanusiaan yang disalahgunakan.

“GHF adalah contoh nyata dan sangat mengganggu tentang bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dimanfaatkan untuk agenda militer dan politik tersembunyi, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” tulis laporan para pakar PBB.

Laporan tersebut ditandatangani oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina bersama dengan 18 pelapor khusus lainnya serta sejumlah pakar dan anggota kelompok kerja PBB.

Pelapor khusus merupakan pakar independen yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB namun tidak secara resmi mewakili posisi PBB secara keseluruhan.

Para pakar juga menemukan keterlibatan badan intelijen Israel, kontraktor swasta asal AS, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang tidak transparan. Penyematan label kemanusiaan terhadap lembaga GHF dituding sebagai kamuflase Israel.

“Keterkaitan antara intelijen Israel, kontraktor Amerika, dan entitas non-pemerintah yang tidak jelas mempertegas kebutuhan mendesak akan pengawasan dan tindakan internasional di bawah naungan PBB,” lanjut laporan para pakar PBB tersebut.

GHF mulai menyalurkan bantuan makanan di Jalur Gaza sejak bulan Mei lalu saat Israel melonggarkan blokade yang memperparah krisis pangan di Gaza.

Namun, sejak GHF beroperasi lebih dari 1.000 warga Palestina justru tewas saat berebut mendapatkan bantuan makanan dengan hampir tiga perempat di antaranya terjadi di sekitar lokasi distribusi GHF.

“Tanpa akuntabilitas yang jelas, konsep dasar bantuan kemanusiaan dapat menjadi korban dari bentuk perang hibrida modern,” kata para pelapor khusus.

Mereka mendesak agar GHF dibubarkan, para eksekutifnya dimintai pertanggungjawaban, dan pengelolaan bantuan kemanusiaan diserahkan kembali kepada aktor-aktor berpengalaman dari PBB dan masyarakat sipil.

Kredibilitas dan efektivitas bantuan kemanusiaan, menurut para pelapor khusus PBB, harus dipulihkan dengan cara membubarkan GHF, mengadili pihak-pihak yang terlibat, dan mengembalikan pengelolaan bantuan kepada pihak-pihak yang berintegritas.

Sementara itu, kubu Israel menuduh Francesca Albanese memiliki agenda obsesif yang digerakkan oleh kebencian untuk mendeligitimasi negara Israel. Direktur Eksekutif GHF, John Acree, menyatakan pihaknya terus meningkatkan efektivitas operasional. (AFP/I-1)