MRT Jakarta Kaji Pembangunan Jalur Tangsel, Tak Akan Pakai Anggaran Negara

Sejumlah warga bersiap menaiki kereta moda raya terpadu (MRT) di Stasiun Blok M, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

PT MRT Jakarta (Perseroda) memastikan akan segera memulai studi atau kajian pembangunan MRT dari Jakarta menuju Tangerang Selatan (Tangsel) tanpa melibatkan anggaran negara.

Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad H. Mahfud, mengatakan kajian jalur MRT Tangsel sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun pihak perusahaan masih mengupayakan strategi- pembangunan baru dan meningkatkan aspek kelayakan.

Farchad berharap proyek tersebut tidak melibatkan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, atau paling tidak menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP).

"Kalau kami aspirasinya sebetulnya ingin memulai sebuah studi atau penjajakan pengembangan jalur dengan pembiayaan tanpa melibatkan pendanaan dari pemerintah, atau paling tidak dengan skema KPBU atau PPP," ungkapnya usai Forum Jurnalis MRT Jakarta, Kamis (10/7).

Hal ini, menurutnya, lantaran proyek MRT Jakarta menuju Tangsel pasti melibatkan dua pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi Jakarta dan Banten, maupun dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Kapasitas fiskalnya berbeda, terus karakter sosialnya berbeda, dan lain sebagainya. Nah ini yang kita ingin jajaki dalam waktu dekat, mudah-mudahan bisa kita mulai studinya," tutur Farchad.

Meski begitu, Farchad tidak menjelaskan dengan rinci kapan studi tersebut akan dilaksanakan, maupun estimasi investasi yang dibutuhkan.

Hanya saja, dia memastikan pihak MRT Jakarta sudah berkomunikasi dengan Gubernur Banten maupun Walikota Tangsel. Dia menyebutkan, kedua pihak mendukung penuh proyek MRT lintas provinsi tersebut yang diharapkan bisa mengurai kemacetan.

"Prinsipnya dari sisi kami ya kami akan mulai menginisiasi untuk menjajakan itu sebagai sebuah upaya mengurai kemacetan antar provinsi. Sudah dikomunikasikan dan juga melibatkan Provinsi DKI Jakarta juga," tutur Farchad.

Kerja Sama dengan LRT Bali

Di sisi lain, Farchad juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan LRT Bali atau Bali Urban Subway yang direncanakan akan menggunakan lintasan bawah tanah (underground).

Dia menyebutkan, pihak MRT Jakarta akan berbagi pengetahuan terkait lintasan underground untuk proyek kerja sama Pemprov Bali dengan perusahaan Korea Selatan ini.

"Bentuknya adalah sharing of know-how, karena kita diisi oleh teman-teman yang punya pengalaman dalam membangun underground ya, dan kalau pembangunan itu dilakukan di Bali mungkin high likely itu akan ada di underground," ungkap Farchad.

Bocoran rute LRT Bali dalam tahap studi kelayakan oleh konsorsium asal Korea Selatan. Foto: Otoritas Kereta Api Nasional Korea Selatan

Selain itu, pihak MRT Jakarta juga akan membimbing penyelesaian proyek mulai dari konstruksi sampai dengan status operasional, bahkan hingga aspek komersialisasinya.

"Teman-teman yang ada di operasi juga punya pengalaman bagaimana handing over dari konstruksi ke operasi, sampai dengan misalnya aspek komersialisasinya seperti apa. Itulah kira-kira yang kemarin disepakati dalam nota kesepahaman," jelas Farchad.

Rencananya, tahap pembangunan LRT Bali dibagi menjadi empat fase. Fase pertama proyek ini akan meliputi jalur dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Central Parkir Kuta, dengan perhentian di Seminyak, Berawa, dan Cemagi dengan panjang 16 kilometer.

Fase kedua LRT Bali kan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Jimbaran, Universitas Udayana, dan Nusa Dua dengan panjang 13,5 kilometer. Lalu, fase ketiga proyek ini akan menghubungkan Central Parkir Kuta dengan Denpasar, termasuk Sesetan, Renon, dan Sanur. Fase keempat akan menghubungkan Renon dengan Gianyar, mencakup Sukawati dan Ubud.