Prabowo: Pengalihan TKD Bukan Pemangkasan, Digunakan Program Prioritas Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menjelaskan, kebijakan pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) tidak boleh disalahartikan sebagai pemangkasan anggaran daerah. Menurut dia, pengalihan anggaran TKD dilakukan untuk memastikan anggaran dialokasikan ke program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jangan diartikan sebagai potong transfer daerah. Transfer itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tetapi pada dasarnya anggaran tetap ke daerah. Program MBG misalnya, langsung mengalir ke desa, kecamatan, hingga kabupaten," ujar Prabowo saat berpidato dalam Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).

Prabowo menyampaikan, sepanjang tahun ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 171 triliun untuk program MBG yang menjangkau 34 juta penerima manfaat, terdiri siswa sekolah dan ibu hamil. Program itu juga menciptakan 6.610 dapur umum, dengan rata-rata satu dapur menyerap sekitar 50 tenaga kerja.

Dengan demikian, lebih 330.500 lapangan kerja baru telah terbuka dari program MBG. "Target sampai Desember nanti bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat, baik anak-anak maupun ibu hamil. Program ini bahkan mulai dilirik dunia. Sebagai perbandingan, Brasil butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat," jelas Prabowo.

Dia pun menekankan, pentingnya pemerataan akses MBG hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan. Prabowo mengakui, distribusi di daerah tersebut tidak mudah, namun menjadi kewajiban negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Kita menghadapi kesulitan di desa terpencil dan pulau-pulau jauh. Tetapi tidak ada alasan. Mereka juga anak-anak Indonesia. Mereka harus kita urus, kita bela, dan kita beri makan. Di mana pun berada, tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan," ucap Prabowo.