Menteri Haji dan Umrah Harus Punya Integritas Kuat

Ilustrasi: Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah(ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai menteri yang akan mengurus haji dan umrah yang akan datang harus menyadari terkait dengan urgensi persoalan integritas ini karena persoalan integritas ini belakangan ini kan menjadi sorotan baik dari aspek tata kelola maupun kemudian soal kota maupun menyangkut sampai pada penegakan hukum.

"Terlebih kementerian haji tidak akan jauh berbeda dengan kementerian agama yang mengelola urusan umat atau urusan agama maka harusnya memang tidak boleh berkompromi dengan apa-apa yang bertentangan dan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan yang bisa menggerus integritas," kata Mustolih saat dihubungi, Jumat (29/8).

Bentuk dari Kementerian Haji dan Umrah akan menyentuh potensi ekonomi dan ekosistem penyelenggaran ibadah haji dan umrah yang selama ini kurang disentuh antara pemerintah dengan swasta.

"Sehingga yang selama ini seperti berjalan sendiri-sendiri. Makanya dengan adanya kementerian haji yang baru ini maka diharapkan bisa mengorkestrasi ekosistem haji dan umroh sehingga memberikan dampak dan manfaat ekonomi yang besar," ujar dia.

Jika dibayangkan ada 221 ribu jemaah per tahun pada musim haji dan ada 1,5 juta orang yang berangkat pada musim umrah membuat potensi ekonominya akan sangat besar.

"Tapi kalau kemudian dikelola minus integritas dan kemudian tata kelolanya tidak efisien maka ini akan justru menciptakan tempat baru bagi tempat baru bagi tata kelola pemerintahan yang kurang baik," pungkasnya. (Iam/M-3)