Menko Zulhas Sebut HET Beras Satu Harga Masih Dihitung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa Zulhas mengatakan proses klasifikasi harga eceran tertinggi (HET) beras menjadi satu jenis reguler masih digodok dan belum bisa dipastikan kapan akan diumumkan.

"Harganya lagi dirumuskan. (Harganya) masih lagi dihitung," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

Menurut dia, klasifikasi beras sebenarnya didasarkan pada tingkat kandungan beras patah (broken rice) di dalamnya. Beras premium memiliki kadar patahan lebih rendah dibandingkan beras medium.

"Jadi beras itu ya beras ada broken 15 (premium), broken 25 (medium). Terus jenis (beras khusus) ada beras merah, ada beras ketan, ada beras pandan wangi, ada beras basmati. Itu jenis (beras khusus) ya," jelas Zulhas.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) merampungkan kebijakan soal alternatif harga setelah dihapusnya kategori beras medium dan premium. Dengan kebijakan tersebut, nantinya juga hanya akan ada satu HET beras.

“Alternatif 1, 2, 3, 4 baru saja tadi sudah saya paparkan ke Pak Menko, Pak Menko mungkin perlu mendalami sebentar. Mungkin juga ada yang perlu didiskusikan karena kalau beras biasanya kan sangat sensitif, mungkin beliau juga akan lapor ke Pak Presiden juga. Tapi kalau hitungan saya sudah selesai,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dikutip Selasa (5 / 8).

Meskipun Arief enggan membocorkan perihal 4 opsi tersebut, Arief memastikan transformasi standar mutu dan HET beras ini telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut bisa dari kementerian, lembaga, pelaku usaha dan tidak memberatkan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga bakal menerapkan periode transisi dan zonasi harga dalam kebijakan harga beras nasional yang tengah disiapkan.

Penyesuaian ini penting dilakukan agar perubahan standar mutu, jenis, dan harga batas atas beras dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha hingga konsumen, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas.

Arief mengatakan kebijakan baru tersebut telah melalui proses diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, hingga pelaku perberasan.

“Saya tentunya bersama seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga dan juga teman-teman dari pelaku perberasan, kami juga sering intens berdiskusi supaya apapun yang jadi keputusan terbaik, ini bisa dijalankan,” kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/8).