Megawati: Tidak Ada Istilah Oposisi dan Koalisi

TEMPO.CO, Badung - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak ada konsep oposisi-koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurut dia, istilah opisisi dan koalisi pemerintah dikenal dalam sistem parlementer.

Maka dari itu, PDIP menyatakan bukan oposisi dan bukan pula koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap resmi partai banteng ini diungkapkan Megawati dalam penutupan Kongres VI PDIP yang dihelat di Pulau Dewata.

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ucap Megawati di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Megawati terpilih kembali menjadi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu dalam rapat kerja nasional atau rakernas yang digelar pada 2024. Kemudian, Kongres VI PDIP pada awal Agustus 2025 ini mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri untuk memimpin PDIP periode 2025-2030. Pada hari pertama kongres, 1 Agustus 2025, Megawati mengambil sumpah dan sudah secara resmi kembali menempati posisi ketua umum.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum PDIP terpilih periode 2025-2030 ini, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, namun tidak juga serta merta membangun koalisi kekuasaan.

Megawati mengklaim, partai banteng adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.

Putri sulung presiden pertama Soekarno itu melanjutkan, akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas. “Namun, kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati. 

Menurut Megawati, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan. Tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan presiden pertama Soekarno. Dia pun mengajak partai untuk menjaga peran strategis PDIP sebagai kekuatan ideologis, penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat. 

"Sejarah kelam membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini merdeka, merdeka merdeka, bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkat berdaulat di tanah airnya sendiri," ujar Megawati.