Megawati Besok Umumkan Struktur DPP PDIP, Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Sekjen?

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Politisi Said Abdullah mengungkapkan struktur kepengurusan DPP PDIP bakal diumumkan pada Sabtu (2/8/2025). Said belum mengetahui apakah Hasto Kristiyanto akan mengisi posisi Sekjen lagi atau tidak.

Hal itu disampaikan Said pascapengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP periode 2025-2030 di Bali pada Jumat (1/8/2025) dalam Kongres keenam PDIP. Said termasuk sebagai salah satu anggota steering komite dalam Kongres.

"Pada akhirnya karena di PDIP itu ketaatan terhadap konstitusi adalah segala-galanya, walau ibu Mega sudah diminta dalam ketetapan Rakernas tahun 2024, tapi ibu menahan diri, menunggu sesuai dengan keputusan rakernas 2024 bahwa kongres akan diadakan pada 2025," kata Said kepada awak media.

"Nah pada waktu momen kongres ini, termasuk diawali di bimtek ada semua peserta kongres sejumlah 3106 bersepakat meminta ibu (Mega) untuk dikukuhkan dipilih lagi," lanjut Said.

Said menyebut proses ini tak memakan waktu lama. Sebab, pengukuhan Megawati berlangsung mulus tanpa penolakan dari pengurus PDIP se-Indonesia.

"Hari ini para utusan dari seluruh Indonesia, 38 DPD (PDIP), 514 kabupaten kota, KSB istilahnya Ketua, sekertaris, bendahara berketetapan untuk mengukuhkan sebagaimana hasil rakernas dalam kongres mengukuhkan ibu Megawati sebagai ketum 2025-2030. Itu selesai. Sambutan ibu Ketum," ujar Said.

Sayangnya pidato Megawati itu luput dari pantauan media karena berlangsung tertutup. Berikutnya para peserta kongres membahas sejumlah rekomendasi berdasarkan rapat komisi politik, program dan organisasi.

Selanjutnya, jika tak ada perubahan jadwal, Megawati akan mengumumkan struktur kepengurusan baru PDIP.

"Baru besok kalau berdasarkan jadwal apakah struktur kepengurusan DPP akan diumumkan atau tidak kita masih menunggu karena tadi pengukuhan itu yang diberikan kepada ibu Ketum sekaligus ada prerogatif di tangan ibu Ketum," ujar Said.

Said belum mengetahui nama-nama struktur kepengurusan baru itu karena tergolong hak prerogatif Megawati. Sehingga, Said belum mengetahui nasib Hasto di kepengurusan baru.

"Saya pada tingkat itu sama sekali tidak tahu apa-apa," ucap Said.

Sebelum mengadakan Kongres, PDIP mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota fraksi PDIP di Sanur, Bali. Pelaksanaan Kongres ini diadakan sehari setelah Hasto Kristiyanto memperoleh amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Lewat amnesti itu, Hasto segera lolos dari jerat hukum.