Masyarakat Energi Nuklir Meminta MUI tak Menerbitkan Fatwa Haram untuk Nuklir

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Arnold Soetrisnanto, Ketua Umum Masyarakat Energi Nuklir menjelaskan, Indonesia sudah siap untuk mengembangkan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Untuk itu, Arnold menilai dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting guna meyakinkan masyarakat terkait kebermanfaatan PLTN. Dukungan tersebut seperti tidak adanya fatwa haram terhadap energi nuklir, kata dia dalam focus group discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Wakil Sekjen MUI M Azrul Tanjung mengatakan, MUI melihat prospek nuklir untuk kedaulatan energi. Menurut dia, MUI sebagai ulama yang melayani Umat (Khodimul Ummah) dalam mengedukasi, memberikan manfaat yang luas untuk umat dalam keberlangsungan hidup umat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Tak hanya itu, dia mengatakan, ulama bisa bersinergi dengan negara (shodikul hukumah) dalam mewujudkan program yang nyata untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Menurut Azrul, FGD tersebut sebagai sarana memberikan masukan, saran dan pendapat atas inisiatif pemerintah menjadikan nuklir sebagai salah satu sumber energi sebagai sebuah kedaulatan bangsa di bidang energi.

Potensi nuklir

Energi nuklir memiliki potensi besar untuk meningkatkan kedaulatan energi Indonesia, terutama melalui penyediaan pasokan listrik yang stabil dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, pengembangan energi nuklir di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait persepsi masyarakat, keamanan, dan regulasi.

Menurut Arnold, kesiapan pengembangan PLTN merujuk pada Undang-Undang No.31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom yang sudah ada, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Arnold pun menilai sebenarnya Indonesia sudah siap memanfaatkan energi nuklir sejak 1964. 

“Saya kira sudah siap sekali, undang-undang tadi ya, yang saya sebutkan ya. Undang-undang nuklir pokok-pokok tenaga atom itu diterbitkan tahun 1964, jadi sudah siap sejak tahun 1964 sebenarnya,” ungkap Arnold kepada Republika pada Kamis (31/7/2025).

sumber : Mg159