3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, angkat bicara terkait kebijakan pemblokiran rekening yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum lama ini. Mahfud menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kewenangan hukum, dan menyebut langkah PPATK “terlalu jahat” karena memblokir secara sepihak rekening pasif atau menganggur selama lebih dari tiga bulan.
"Menurut saya PPATK sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius, yang bisa digugat itu ke pengadilan," katanya mengecam tindakan pemblokiran tersebut.
Saat ditemui Republika di kediamannya di Yogyakarta, Jumat (1/8/2025) malam, Mahfud mengaku kembali ke Yogyakarta untuk mengecek secara langsung sejumlah rekening pribadinya. Semua itu dia lakukan imbas dari kebijakan pemblokiran massal yang menyasar rekening tidak aktif selama tiga bulan.
Ia mengaku memiliki banyak rekening bank karena perjalanan kariernya yang panjang di berbagai institusi pendidikan dan pemerintahan. Selain pernah bekerja di berbagai kampus, Mahfud juga menjelaskan jabatan publik yang pernah diembannya seperti Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam juga menuntut penggunaan rekening secara terpisah.
"Saya ini, pulang hari ini ke bank juga gara-gara itu, mengecek. Saya kan punya banyak rekening, kecil-kecil tapi. Kenapa punya banyak rekening? Saya itu bekerja di berbagai tempat. Dulu saya bekerja di 18 universitas," ujar dia.
"Ketika jadi pejabat, MK rekening bank-nya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam, rekening bank-nya dua," ungkapnya menambahkan.
Kepulangannya ke Yogyakarta ini kemudian dimanfaatkan untuk mengecek satu per satu rekening tersebut. Setelah dicek, rekeningnya dalam kondisi aman. Beberapa di antaranya memang sudah tidak aktif, karena tidak lagi digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ia pun memutuskan untuk menutup rekening yang tidak lagi terpakai dan memindahkan dana ke rekening aktifnya.
"Saya mengkonsolidasikan uang ke bank hari ini. Ini ada rekening saya sudah berapa tahun tidak dibuka, apakah diblokir? Ternyata tidak. Lalu saya tutup rekeningnya, saya pindahkan ke rekening yang aktif," ucapnya.
Dari sekian banyak rekeningnya, Mahfud menyampaikan semuanya masih dalam kendali. "Punya saya ndak ada yang kena. Karena saya punya beberapa rekening tetapi semuanya masih terkendali," kata eks menko polhukam.
Meski begitu, ia mengecam keras tindakan PPATK yang memblokir rekening hanya berdasarkan parameter “tidak aktif selama tiga bulan”. Mahfud pun menduga ada kekuatan tertentu yang mendorong PPATK mengambil langkah tersebut, dan menyangsikan alasan mereka yang menyebut ini sebagai upaya melindungi masyarakat dari perjudian online.
"Jangan terjadi lagi. Pasti ada yang nyuruh, saya tidak percaya pada jawaban PPATK ini untuk mencegah rakyat dari bahaya judol. Gimana (ceritanya) melindungi rakyat tapi memblokir rekening orang (sampai) ditutup (tidak bisa diambil uangnya -Red). Kalau ada dugaan, misalnya rekening tertentu ini mencurigakan, ya blokir dulu. Lalu diselidiki, gitu," ungkap Mahfud.
English (US) ·