Mahfud MD: Kekhawatiran Publik terkait Abolisi dan Amnesti Itu Wajar, Tapi..

22 hours ago 1
informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat informasi penting berita penting kabar penting liputan penting kutipan penting informasi viral berita viral kabar viral liputan viral kutipan viral informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh yang terjerat perkara korupsi, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, memperoleh tanggapan yang beragam. Banyak yang mengapresiasi langkah tersebut namun banyak pihak juga yang menilai langkah ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi, terlebih keduanya sebelumnya telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, mengakui bahwa kekhawatiran publik atas kebijakan ini adalah hal yang wajar. Ia menilai bahwa jika pemberian abolisi dan amnesti tidak dijalankan secara hati-hati, maka bisa saja menjadi celah yang disalahgunakan oleh para pelaku korupsi lain yang dekat dengan kekuasaan.

"Ya, itu bisa menjadi preseden buruk. Saya mendengarkan juga pendapat masyarakat. Nanti semuanya minta abolisi, nanti semuanya minta amnesti kepada presiden. Teman-temannya presiden di istana yang ada di korupsi nanti menjadi tidak takut lagi, tinggal minta abolisi dan amnesti kepada presiden," ujar Mahfud MD, dalam wawancara eksklusif dengan Republika di kediamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (1/8/2025).

Meski demikian, Mahfud menegaskan langkah Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, amnesti dan abolisi tetap merupakan hak konstitusional presiden yang bisa digunakan, terutama jika proses peradilan yang dilalui seseorang sarat dengan nuansa politik.

Ia juga menyoroti gelombang tuntutan masyarakat sipil dan kontroversi di ruang publik adalah faktor penting yang memunculkan respons dari negara melalui instrumen abolisi dan amnesti.

"Saya kira siapa pun presidennya tidak akan sembarangan. Amnesti dan abolisi itu tentunya hanya bisa diberikan mana kala proses peradilannya itu memang tidak berjalan baik, karena terjadi kriminalisasi atau politisasi," ucapnya tegas.

Namun, Mahfud mengingatkan agar kebijakan ini tidak dijadikan pembenaran untuk menyelamatkan para koruptor di lingkaran kekuasaan. Ia menolak jika amnesti dan abolisi digunakan sebagai alat politik yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

"Tidak boleh menjadi alasan memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor-koruptor yang sekarang berkeliaran di tubuh pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, kritik tajam datang dari berbagai kalangan tak terkecuali akademisi yang menyebut bahwa langkah ini tidak sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, dalam sejumlah pidato, Prabowo menyatakan akan “menyikat habis” koruptor. Namun, dua keputusan terakhir justru dipandang oleh sebagian pihak sebagai kompromi politik yang mencederai kepercayaan publik.

Kini publik menanti penjelasan resmi dari pemerintah soal alasan yuridis maupun politis di balik perbedaan status hukum antara Tom Lembong yang mendapat abolisi, dan Hasto Kristiyanto yang diberi amnesti. Sorotan tak hanya tertuju pada keadilan hukum, tetapi juga arah komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi.

"Tentu bermakna negatif karena secara tidak langsung menunjukkan pandangan pemerintah yang sangat lemah. Publik juga berpikir oh ternyata presiden hanya main-main saja ini, jadi suatu saat ada proses peradilan proses hukum terkait dengan korupsi, masyarakat akan berpikir bahwa nanti bisa ditukar tukar guling dengan kepentingan presiden agar tunduk dan sebagainya," kata Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie dihubungi terpisah.

Read Entire Article