Mahasiswa Sambut Baik Pembatalan Tunjangan DPR

Ilustrasi: Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Gatot Subroto,, Jakarta, Kamis (20/3/2025).(MI/SUSANTO)

KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Atan Zayyid Sulthan menyambut baik adanya dorongan dari elite-elite partai politik untuk mengevaluasi dan membatalkan fasilitas tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utamanya yang bernilai fantastis. 

Hanya, dia mendorong agar evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh pada semua komponen gaji atau pendapatan wakil rakyat. 

"Kami, mahasiswa, memiliki tuntutan tidak hanya kepada tunjangan, ada banyak sekali isu mengenai kebijakan hukum, ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi akar masalah dari seluruh masalah ini," ujar Atan saat dihubungi, Minggu (31/8).

Mahasiswa, lanjutnya, turut menyambut baik dan bakal memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik di Senayan. Itu bakal digunakan sebagai sarana untuk membuat parlemen menjadi lembaga yang transparan dan terbuka bagi masyarakat yang diwakili. 

"Kami juga ingin menggarisbawahi di proses advokasi kebijakan, yakni prosedur dalam mengubah kebijakan harus lebih terbuka. Itu langkah utama kami," jelas Atan. 

Adapun Presiden Prabowo juga menyerukan agar masyarakat tetap menyampaikan aspirasinya dan melakukannya dengan cara yang damai. "Kami pastikan akan didengar akan dicatat dan akan kita tindak lanjuti," tuturnya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8). 

Dia juga meminta kementerian/lembaga dan mengajak DPR untuk membuka pintu selebar-lebarnya bila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan kritik. 

"Hal-hal lain yang ingin disampaikan juga disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR-RI. Kepada pemerintah saya juga perintahkan kepada semua K/L untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah," jelas Prabowo. (P-4)