Mahasiswa Minta Dugaan Makar Diinvestigasi hingga Tolak Militerisme

SEJUMLAH organisasi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025 malam. Mereka berharap tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap meminta Presiden Prabowo segera membentuk tim investigasi dugaan makar selama demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah. BEM SI Kerakyatan juga meminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

"Kami menuntut Prabowo segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2025.

Sementara itu, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang meminta pemerintah memenuhi tuntunan Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Salah satu tuntutan yaitu menuntut DPR membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.

Selain itu, Kaleb meminta pemerintah melakukan penegakan supremasi sipil. Dia menolak militerisme di pemerintahan. "Tolak militerisme. Seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak," ujar dia. 

Koordinator Wilayah Banten, Serang, Jakarta, dan Bogor BEM SI Kerakyatan Phalosa La Syeina Yoshiveda mengatakan Prasetyo dan Brian berjanji mengakomodasi tuntutan masyarakat. Kepada mahasiswa, keduanya berjanji tuntutan mereka akan diselesaikan secepatnya. Dia pun menegaskan Prasetyo dan Brian tidak menahan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. 

"Tuntutan yang kami sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya," ujar dia. 

Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pertemuannya dengan mahasiswa membahas perbaikan berbagai macam hal supaya Indonesia bisa maju. Mahasiswa, kata dia, menuntut 17+8 dikabulkan. Pemerintah akan berusaha untuk memenuhi tuntutan itu.

"Kami catat. Nanti akan kamu bahas bersama hal yang perlu diperbaiki," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 September 2025.

Belasan organisasi mahasiswa sebelumnya dipanggil Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 September 2025. Pertemuan itu dilakukan setelah gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 berakhir dengan kerusuhan dan menyebabkan kematian setidaknya 10 orang dari masyarakat sipil.

Gelombang demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia bermula pada Senin, 25 Agustus 2025. Massa aksi mendatangi Kompleks Parlemen untuk memprotes besaran tunjangan anggota DPR. Namun, gelombang demonstrasi yang bergulir berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam tulisan ini