Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan telah membahas penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital secara perdana, Selasa (26/8).
Pembahasan mengenai DPI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Melalui DPI, pemerintah mengeklaim dapat menekan defisit anggaran hingga ratusan triliun.
“Budget defisit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp 600-an triliun, dengan penghematan-penghematan [DPI] tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu [jadi] hampir Rp 350 sampai Rp 400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” kata Luhut di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8).
Pada tahap awal, Komite Percepatan Transformasi Digital akan fokus pada tiga hal utama yakni: digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi DPI.
Nantinya, Banyuwangi juga dipilih untuk menjadi lokasi laboratorium uji coba atau piloting project dari penerapan sistem tersebut untuk program bantuan sosial (bansos).
“Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting, pilot project di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi,” ujar Luhut.
Terkait pilot project penyaluran bansos di Banyuwangi, masyarakat juga dimungkinkan untuk melakukan verifikasi digital secara mandiri. Data masyarakat yang ada pada beberapa lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI, Himbara, ATR/BPN dan Samsat juga akan terhubung.
Menambahkan Luhut, Kepala BPS Amalia Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan penerapan DPI bisa membuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa dimutakhirkan secara digital sehingga meningkatkan akurasi.
“Ini akan meningkatkan akurasi dan juga ketepatan dari kebijakan yang nanti akan disalurkan oleh pemerintah berbasis data yang lebih akurat,” kata Amalia.