Laba Bank Mega Syariah Naik 3,46 Persen, Pembiayaan Ekspansi Sampai 29,84 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Mega Syariah membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp117,30 miliar pada semester I 2025, tumbuh 3,46 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp113,38 miliar (year on year/YoY). Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, Hanie Dewita, menyebut capaian tersebut sebagai hasil fokus perusahaan memperkuat fundamental bisnis dan menghadirkan inovasi produk.

“Alhamdulillah, di tengah ekonomi yang menantang, hingga semester I 2025 ini Bank Mega Syariah mampu mencatatkan kinerja yang positif. Kami akan terus berupaya memperkuat fundamental bisnis, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, dan semoga raihan positif ini dapat terjaga hingga akhir tahun,” kata Hanie, Jumat (15/8/2025).

Kenaikan laba didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp339,92 miliar, naik 12,60 persen dari Rp301,87 miliar pada periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekspansi pembiayaan yang naik 29,84 persen menjadi Rp9,55 triliun dari Rp7,36 triliun pada Juni 2024.

Segmen komersial menjadi penyumbang terbesar dengan outstanding lebih dari Rp5,72 triliun, tumbuh 25,40 persen. Pada segmen konsumer, pembiayaan meningkat 44,39 persen menjadi Rp510,50 miliar. Produk Syariah Card juga mencatat lonjakan signifikan, naik 193,21 persen menjadi Rp194,19 miliar.

Di sisi penghimpunan dana, total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 18,42 persen menjadi lebih dari Rp11,13 triliun. Dana murah (giro dan tabungan) naik 7,97 persen menjadi Rp3,27 triliun, sementara deposito meningkat 23,39 persen menjadi Rp7,86 triliun.

Fungsi intermediasi berjalan optimal dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 85,82 persen, naik dari 77,80 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Total aset Bank Mega Syariah juga tumbuh 9,28 persen menjadi Rp17,75 triliun. Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross di level rendah 0,99 persen dan kewajiban Penyediaan Modal Minimum berada di posisi 26 persen.