
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
Menurutnya, komunitas internasional kini mencapai pada titik untuk menyampaikan desakan dan berkata sudah cukup Netanyahu.
Pernyataan ini muncul sehari setelah Australia mengumumkan rencana mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB, September mendatang. Albanese mengungkapkan, frustrasi terhadap sikap pemerintah Israel di tengah krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu alasan keputusan ini.
Percakapan Langsung
Albanese mengatakan, dia berbicara dengan Netanyahu pekan lalu untuk memberi tahu tentang keputusan Australia yang akan bergabung dengan Prancis, Kanada, dan Inggris dalam mendukung pengakuan negara Palestina di PBB.
Menurutnya, Netanyahu kembali menegaskan yang ia katakan di depan umum, yaitu mengingkari konsekuensi yang menimpa orang-orang tak bersalah.
Albanese juga menyampaikan bahwa Netanyahu masih berpegang pada argumen lama terkait strategi militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 61.500 warga Palestina sejak Oktober 2023.
"Bahwa jika kita melakukan lebih banyak aksi militer di Gaza, entah bagaimana itu akan menghasilkan hasil yang berbeda," kata Albanese, mengulang pernyataan Netanyahu sebagaimana dikutip ABC News, Selasa (12/8).
Tekanan Publik
Saat mengumumkan keputusan pengakuan Palestina, Albanese menegaskan bahwa risiko mencoba tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya membiarkan momen ini berlalu begitu saja.
Dia menyebut dampak status quo setiap hari bisa diukur dengan nyawa-nyawa tak berdosa dan menyerukan solusi dua negara sebagai harapan terbaik umat manusia untuk mengakhiri kekerasan, konflik, dan kelaparan di Gaza.
Meskipun sebelumnya enggan memberi batas waktu pengakuan, sentimen publik di Australia kini berubah drastis. Puluhan ribu warga baru-baru ini menggelar aksi di Jembatan Pelabuhan Sydney, menuntut agar bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Krisis Kemanusiaan
Sementara itu, rencana Israel mengambil alih kendali militer atas Kota Gaza memicu peringatan dari pejabat senior PBB yang menyebutnya sebagai bencana lain di tengah meningkatnya kematian akibat kelaparan dan malanutrisi.
"Keputusan ini didorong oleh sentimen publik di Australia, yang telah bergeser dalam beberapa bulan terakhir, dengan mayoritas warga Australia menginginkan krisis kemanusiaan di Gaza segera berakhir," pungkas Jessica Genauer, dosen senior hubungan internasional di Universitas Flinders. (I-2)