Konpers APBN KiTa dan Rakornas Inflasi di Istana Negara Batal Digelar Imbas Demonstrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dua agenda besar pemerintah yang sedianya berlangsung Jumat (29/8/2025) dipastikan batal. Kementerian Keuangan menunda Konferensi Pers APBN KiTa edisi Agustus 2025, sementara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Satgas Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga urung digelar.

Semula, konferensi pers APBN KiTa dijadwalkan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, pukul 09.30 WIB. Namun, akibat situasi yang tidak kondusif pada dini hari, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu mengumumkan acara hanya digelar daring. Tidak lama berselang, jadwal tersebut kembali dibatalkan.

“Konferensi Pers APBN KiTa yang semula dijadwalkan hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025,” tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Jumat (29/8/2025).

Pembatalan juga terjadi pada Rakornas TPIP dan TP2DD yang semestinya dipimpin Presiden Prabwo Subianto di Istana Negara pukul 14.00 WIB. Acara itu dijadwalkan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama para kepala daerah.

“Sehubungan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif, bersama ini kami infokan Rakornas TPID & TP2DD ditunda dan tidak jadi diselenggarakan hari ini,” demikian keterangan Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenkeu belum memberikan penjelasan mengenai alasan pembatalan. Di sisi lain, situasi Jakarta Pusat pada Jumat pagi diwarnai aksi unjuk rasa. Berdasarkan rencana kegiatan, terdapat dua titik aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB. 

Pertama, di Silang Selatan Monas dengan elemen mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan pelajar yang membawa tuntutan “Bubarkan DPR RI & Mengutuk Keras Represivitas Kepolisian”. Kedua, di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, dengan tuntutan serupa.