Komisi VIII: BP Haji Jadi Kementerian, Permudah Koordinasi dan Tingkatkan Efisiensi Birokrasi

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko.(Dok. Fraksi Partai Golkar)

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Dengan kementerian khusus, fokus dan sumber daya akan terkonsentrasi untuk melayani jamaah secara holistik, dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (27/8).

Terkait pengelolaan kuota haji tambahan yang ikut diatur dalam RUU Haji dan Umrah, dia menegaskan bahwa penambahan kuota akan diatur dengan transparan dan akuntabel, serta memprioritaskan antrean panjang yang sudah ada sehingga dapat memperpendek masa tunggu bagi calon jemaah.

Adapun mengenai kuota haji khusus sebesar delapan persen umrah mandiri yang sempat menjadi perdebatan, Singgih menyebut kedua skema tersebut telah diatur dengan cermat untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan.

"Kami telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi penyelenggara. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan pilihan kepada jamaah, namun tetap dalam koridor pengawasan ketat pemerintah untuk mencegah praktik ilegal dan penipuan," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa revisi ketiga UU Haji tersebut merupakan langkah maju guna memastikan tata kelola haji dan umrah yang lebih kuat, akuntabel, dan berpihak pada jamaah.

Singgih pun meyakini dengan kehadiran payung hukum baru tersebut maka penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia akan semakin profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami akan terus mengawal implementasi dari undang-undang ini agar sepenuhnya berpihak kepada kepentingan jemaah," pungkasnya.  (H-3)