Komisi V DPR Sepakat Buka Blokir Anggaran Kementerian PU, Jadi Rp 83,9 T

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7/2025). Foto: Dok. Istimewa

Komisi V DPR RI kembali menyetujui usulan pembukaan blokir anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2025. Dengan begitu, total pagu efektif Kementerian PU pada 2025 sebesar Rp 83,963 triliun.

Sebelumnya, pagu efektif Kementerian PU per 7 Mei 2025 ada di angka Rp 73,76 triliun. Pembukaan blokir dilakukan dengan penambahan Rp 2,380 triliun pada 19 Mei, dan sebesar Rp 7,824 triliun pada 8 Juli.

“Selanjutnya penambahan pagu anggaran ini akan dibahas secara lebih rinci dalam rapat dengan masing-masing unit organisasi Eselon I mendatang,” tulis kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7).

Dody sebelumnya juga sedang mengajukan pembukaan anggaran lagi agar nantinya anggaran efektif Kementerian PU 2025 ada di angka Rp 86,23 triliun. Meski demikian hal tersebut belum direspons oleh Kementerian Keuangan.

“Sampai detik ini surat permohonan kami belum dijawab oleh bu menteri keuangan jadi kami belum bisa menyampaikan dalam rapat yang terhormat ini. Begitu kami dapat jawaban, kami akan bersurat kembali,” ujar Dody dalam rapat.

Nantinya, penambahan anggaran atau pembukaan blokir selanjutnya tersebut akan digunakan untuk penyelesaian komitmen-komitmen lama dan tambahan penugasan Kementerian PU yang termaktub dalam Inpres Sekolah Rakyat, Inpres Irigasi dan Inpres Jalan Daerah (IJD). Untuk IJD nantinya alokasi dari penambahan tersebut ada di sekitar Rp 5 triliun.

Untuk RAPBN 2026, Komisi V dalam kesimpulannya juga mendukung rencana pengajuan penambahan anggaran Kementerian PU untuk tahun 2026. Untuk tahun 2026, Kementerian PU mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun dari pagu indikatif 2026 di Rp 70,86 triliun.

Dengan permintaan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp 139,74 triliun bisa terpenuhi.

“Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2026,” tulis poin kesimpulan Komisi V dalam rapat.